LombokPost-Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bukan sekadar dokumen administratif, melainkan pedoman utama dalam menentukan arah pembangunan daerah. Karena itu, penyusunannya harus inklusif dan partisipatif. Hal ini ditegaskan Pj Gubernur NTB Hassanudin saat membuka Kick-off Meeting Penyusunan Rancangan Awal RPJMD 2025-2029 di Kantor Bappeda NTB, Rabu (12/2).
"Apa yang kita susun hari ini akan menentukan arah pembangunan NTB ke depan," terangnya.
NTB telah menetapkan visi NTB Emas 2045 melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2024 tentang RPJPD 2025-2045, dengan tujuan mewujudkan NTB sebagai Provinsi Kepulauan yang Maju, Kuat, Aman, Berkelanjutan, dan Sejahtera.
Sementara itu, Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Terpilih Lalu Muhammad Iqbal dan Indah Dhamayanti Putri menetapkan visi pembangunan NTB 2025-2029, yaitu "NTB Bangkit Bersama Menuju Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia”.
Untuk mencapai visi tersebut, tiga isu utama menjadi prioritas pembangunan lima tahun ke depan, yaitu pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan NTB sebagai destinasi wisata dunia.
Saat ini telah dirumuskan 106 kegiatan strategis yang akan dituangkan dalam dokumen RPJMD dan rencana strategis daerah. Hassanudin menegaskan pentingnya sinergi antarperangkat daerah agar memiliki arah yang sama dalam mewujudkan NTB yang lebih sejahtera dan berdaya saing di tingkat nasional maupun global. "Mari curahkan seluruh pikiran dan ide untuk menentukan masa depan NTB lima tahun ke depan," katanya.
Kepala Bappeda NTB H Iswandi mengungkapkan, tantangan pemprov dalam menyusun RPJMD ini, yakni bagaimana mengubah pola pikir dari budgeting oriented menjadi program oriented sebagai solusi untuk mengatasi berbagai persoalan pembangunan.
"Kita harus menguatkan kualitas dokumen dengan menyiapkan program yang memang strategis dan menjadi solusi atas berbagai persoalan pembangunan," jelasnya.
Selain itu, untuk mengakomodasi program Iqbal-Dinda agar selaras dengan Perda RTRW, OPD bertugas mengintegrasikannya ke dalam program yang sesuai dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Permendagri.
"Karena nomenklatur kegiatan sudah diatur, maka penyelarasan ini harus menjadi bagian dari program yang sudah ditetapkan dalam SIPD. Intinya, tiga isu besar yang menjadi fokus adalah kemiskinan, ketahanan pangan, dan destinasi wisata," terang mantan Kepala Bappenda NTB ini.
Agar dokumen RPJMD tidak sekadar formalitas, maka proses penyusunannya harus partisipatif, dimulai dari OPD. Pembahasan di perangkat daerah harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, agar mampu menjawab isu dan tantangan saat ini.
Iswandi juga menyoroti penyusunan RPJMD 2025-2029 di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Menurutnya, ini tantangan yang harus dihadapi dengan memperkuat sinergi. "Tiap pemimpin punya strategi, dan strategi yang perlu dibangun adalah sinergitas," ujarnya.
Kepala daerah perlu memperkuat koordinasi dengan pemda kabupaten dan kota di tengah keterbatasan fiskal agar mereka turut fokus pada agenda yang sama. Dengan demikian, sumber daya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara optimal, serta memperkuat kemitraan dengan sektor swasta dan penanaman modal asing. (yun/r7)
Editor : Redaksi Lombok Post