LombokPost-Kekurangan dokter dan tenaga kesehatan di wilayah Indonesia Timur jadi pembahasan penting dalam Muktamar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) XXXII 2025 di Mataram, Kamis (13/2).
"Saya kebetulan sudah mengunjungi Sabang sampai Merauke dan sangat sadar bahwa kondisi ini terjadi di wilayah Indonesia Timur," terang Ketua Umum IDI Pusat Dr Muhammad Adib Khumaidi di Mataram, Kamis (13/2).
PB IDI memiliki data sebaran dokter di Indonesia. Jika dibandingkan dengan Pulau Sumatera dan Jawa, kesenjangan rasio dokter di Nusa Tenggara dan Indonesia Timur sangat tinggi. Karena itu, rasio nasional tidak bisa dijadikan patokan.
Contohnya pada lima jenis dokter spesialis; penyakit dalam, anak, kandungan, bedah, dan anestesi. Secara nasional, jumlahnya cukup, tetapi sebarannya tidak merata dan lebih banyak terkonsentrasi di Pulau Jawa.
Di NTB, jumlah dokter spesialis masih jauh dari ideal. Standar rasio ideal adalah satu dokter spesialis per 1.000 penduduk, sementara di NTB, satu dokter spesialis melayani 19.285 penduduk.
Menurut Adib, solusi yang paling penting saat ini adalah tidak hanya menempatkan tenaga kesehatan, tetapi juga memastikan dokter dan tenaga kesehatan menjadi tenaga strategis yang mendapat apresiasi dari pemerintah daerah.
”Bisa dengan memperhatikan jenjang karir dan kesejahteraan sehingga keberadaan dokter dan tenaga kesehatan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, sekaligus mendapat dukungan dalam peningkatan kesejahteraan," jelasnya.
PB IDI Pusat meminta pemda mendukung tenaga medis dengan infrastruktur, alat, obat, jenjang karir, serta insentif yang telah diatur dalam regulasi Kemendagri.
"Jika ini bisa dilakukan bersama, IDI siap membantu memasarkan daerah yang membutuhkan dokter. Kami juga sampaikan kepada dokter, jika anda datang ke daerah tersebut, pemda akan memberikan dukungan," ujarnya.
Kebutuhan dokter saat ini bukan sekadar jumlah, tetapi juga distribusi yang belum merata. Selain kesejahteraan, faktor ekonomi daerah, kebijakan pemda di sektor kesehatan, dan keamanan turut menjadi pertimbangan. Ini menjadi alasan mengapa dokter jarang mengikuti seleksi CPNS dan PPPK di daerah.
"Masalah kesehatan tidak bisa diselesaikan hanya dari aspek kesehatan saja, tetapi perlu kolaborasi dan sinergi untuk mendapatkan solusi," tandasnya.
Ketua IDI Mataram H Dr Emirald Isfihan menegaskan, saat muktamar berlangsung juga akan digelar sidang pleno dan sidang komisi. Hasilnya akan melahirkan berbagai rekomendasi, baik untuk pemerintah pusat maupun daerah, termasuk terkait sebaran dokter. "Ini pasti kami sampaikan," jelasnya. (yun/r7)
Editor : Redaksi Lombok Post