LombokPost-Pemerintah pusat menghentikan sementara penyaluran beras bantuan pangan atau SPHP untuk 16 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mulai Februari ini, termasuk warga NTB.
”Penghentian sementara bansos beras dan SPHP bertujuan menjaga harga gabah di tingkat petani agar tidak jatuh selama masa panen raya,” terang Anggota Komisi IV DPR RI H Johan Rosihan.
Dengan mengurangi suplai beras ke pasar, diharapkan harga gabah tetap stabil dan petani mendapatkan keuntungan yang layak.
Menurut anggota DPR RI Dapil NTB I dari PKS ini, Perum Bulog memiliki cadangan beras sekitar 1,9 juta ton, yang dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional dalam jangka pendek.
Kendati demikian, pemerintah harus memastikan penghentian sementara distribusi beras bantuan pangan ini tidak mengganggu ketersediaan beras di masyarakat.
“Penting untuk memastikan bahwa penghentian sementara ini tidak mengganggu ketersediaan beras bagi masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.
Ia memandang kebijakan ini bisa berdampak pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang sangat bergantung pada bantuan tersebut.
Pemerintah perlu melakukan mitigasi atau mengurangi risiko dampak buruk kebijakan ini, terutama terhadap MBR, guna memastikan mereka tetap mendapatkan akses pangan yang memadai selama periode ini.
Selanjutnya, yang tak kalah penting, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang transparan mengenai alasan dan durasi penghentian sementara ini.
Sosialisasi yang efektif dinilai akan membantu masyarakat memahami tujuan kebijakan dan mengurangi potensi keresahan.
“Sebab masyarakat di bawah tetap berharap program ini berjalan, sehingga pemerintah perlu memberikan penjelasan yang lebih detail dan terbuka,” tandasnya.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan NTB H A Aziz menyarankan, agar beras SPHP tidak diberhentikan untuk mengendalikan stabilitas harga.
Namun, karena ini kebijakan pemerintah pusat, pemda hanya bisa menjalankan.
Sebagai langkah antisipasi, Pemprov NTB akan mengoptimalkan distribusi beras dari petani dan pelaku usaha pangan agar harga tetap terkendali.
"Jika stok melimpah, harga bisa dikendalikan. Tetapi jika stok terbatas, harga akan semakin naik," ujarnya. (yun/r7)
Editor : Kimda Farida