Lombok Post-Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto akan memberikan dampak positif terhadap sejumlah sektor di daerah.
“Program MBG ini menjadi harapan baru bagi upaya penanganan stunting sekaligus penggerak ekonomi desa,” kata Kepala Dinas Perindustrian NTB Nuryanti.
Menurut Nuryanti, dalam pelaksanannya, program MBG membutuhkan berbagai jenis bahan pangan yang selama ini banyak dihasilkan masyarakat. Mulai dari sektor pertanian, peternakan, kelautan, industri rumahan, dan lainnya.
Untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan tersebut, masyarakat selaku pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) termasuk Industri Kecil Menengah (IKM) bisa berperan sebagai penyuplai. “Program ini membuka peluang bagi pelaku UMKM dan IKM di desa untuk menjadi penyuplai kebutuhan pangan bergizi,” katanya.
Ketika UMKM dan IKM terlibat sebagai pemasok bahan-bahan makanan, dampaknya akan menghidupkan ekonomi desa. Bahan-bahan pangan seperti beras minyak kelapa, dan berbagai jenis bumbu dapur dibutuhkan dalam program MBG. “Hal ini diharapkan mampu menggerakkan sektor pertanian dan industri kecil menengah (IKM) di NTB,” tambahnya.
Dinas Perindustrian NTB akan terus mendorong peningkatan kualitas, kuantitas, dan keberlanjutan produk-produk IKM agar mampu memenuhi kebutuhan MBG. “Balai Kemasan NTB juga sudah kami siapkan untuk mendukung UMKM dalam menyediakan bumbu dapur sehat dengan kemasan yang baik dan menarik. Kita akan terus melakukan peningkatan agar produk IKM bisa masuk ke dalam ekosistem pasar MBG,” katanya.
Terkait dengan penanganan stunting, program MBG ini sekaligus akan mampu mengatasi kekurangan gizi bagi anak-anak. “Khususnya bagi anak-anak, secara perlahan akan terbiasa mengonsumsi makanan lokal yang sehat dan bergizi sehingga akan terhindar dari stunting,” katanya.
Nuryanti menegaskan, bahwa permasalahan stunting tidak hanya dipicu oleh faktor ekonomi, tetapi juga kurangnya keterampilan orang tua dalam menyajikan makanan bergizi bagi anak-anak. “Program MBG ini tidak hanya menyasar aspek pemenuhan gizi, tetapi juga menghidupkan sektor perekonomian lokal,” katanya.
Selain itu, dengan melibatkan pelaku usaha di desa, program ini diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat kemandirian ekonomi di tingkat desa.
Pelaksanaan program baru yang diluncurkan pemerintah, seperti MBG ini memang membutuhkan waktu dan proses. “MBG sebagai langkah positif yang membutuhkan waktu dan proses, namun diyakini mampu membawa perubahan signifikan,” tambahnya.
Karena itu, Nuryanti mengajak seluruh pihak untuk tetap optimis dan mendukung penuh program MBG. “Program baru pasti ada tantangannya. Tapi mari kita mendukung sepenuhnya karena itu juga bagian dari doa dan ikhtiar pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Selain itu, program MBG di NTB menjadi simbol komitmen pemerintah dalam memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Tidak hanya dari segi kesehatan, tetapi juga dari sisi ekonomi. “Dengan sinergi antara pemerintah, UMKM, dan masyarakat, MBG diharapkan menjadi program berkelanjutan yang mampu menciptakan perubahan nyata di NTB,” katanya.
Sebelumnya, Nuryanti menghadiri rapat koordinasi dalam rangka pemantapan pelaksanaan program MBG di Kantor Gubernur NTB. Rapat yang dipimpin Sekda NTB Lalu Gita Ariadi dihadiri pimpinan Forkopimda dan OPD terkait di lingkup Provinsi NTB.
“Peran lembaga dan instansi daerah dalam mengawal program MBG sangat penting,” kata Lalu Gita Ariadi.
Dijelaskan, pertemuan tersebut dalam rangka menghadirkan kesamaan pandangan dan langkah dalam memaksimalkan pelaksanaan program MBG di NTB. “NTB sudah memiliki Command Center untuk program MBG dan 37 dapur umum,” katanya.
Gita menambahkan, Kemendagri sudah mengeluarkan edaran untuk mensukseskan program MBG. “Tegas, Mendagri Tito Karnavian bahwa partisipasi pemerintah daerah dalam MBG akan tingkatkan elektabilitas dan kesehatan anak,” katanya. (lil)
Editor : Haliludin