LombokPost--Kementerian Pariwisata (Kemenpar) RI menetapkan 110 kegiatan daerah sebagai bagian dari Kharisma Event Nusantara (KEN) 2025.
Empat di antaranya berasal dari NTB.
Keempat event tersebut adalah Alunan Budaya Desa Pringgasela Lombok Timur, Perang Topat Lombok Barat, Gili Festival Lombok Utara, dan Rimpu Mantika Kota Bima.
“Alhamdulillah, semuanya telah lolos kurasi,” kata Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) NTB H Jamaluddin Malady.
Proses kurasi dilakukan oleh tim ahli Kemenpar sejak Agustus 2024.
Dimulai dengan rapat koordinasi bersama kepala dispar provinsi dan kabupaten/kota, serta komunitas dan asosiasi penyelenggara event.
Dilanjutkan tahap kurasi pada Oktober–Desember 2024 hingga pengumuman KEN pada awal 2025.
Event yang terpilih dinilai memiliki dampak positif terhadap ekonomi, sosial budaya, serta keberlanjutan lingkungan.
Tidak mengandung unsur SARA, pornografi, maupun ujaran kebencian.
Selain itu, mengangkat potensi lokal dan berpeluang menjadi ikon daerah yang menarik wisatawan domestik maupun mancanegara.
Jamaluddin menegaskan, dengan diumumkannya KEN 2025, persiapan harus segera dimatangkan agar pelaksanaan lebih baik dari tahun sebelumnya.
“Hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan besok harus lebih baik dari hari ini. Evaluasi dari event sebelumnya harus diperhatikan, jika ada kekurangan, segera dibahas dan ditingkatkan,” katanya.
Kemenpar tetap memberikan dukungan berupa bantuan atau stimulan anggaran.
Namun, jumlahnya tidak besar untuk membiayai satu event secara penuh.
“Kalau melihat tahun lalu, satu paket sekitar Rp 200 juta, bisa juga dua paket tergantung konsep kegiatan,” ujarnya.
Dispar memahami keterbatasan anggaran pemda.
Karena itu, pemda didorong menggandeng pihak ketiga untuk mendukung pembiayaan event.
“Sebaiknya dari sekarang sudah mulai menyusun proposal untuk para pengusaha di sekitar lokasi acara,” sarannya.
Ia juga meminta Pemkot Bima, Lombok Utara, Lombok Timur, dan Lombok Barat menjalin kerja sama dengan daerah lain guna mempromosikan kuliner dan ekonomi kreatif masing-masing.
“Perkuat kolaborasi antar-OPD terkait. Selain dispar, ada disdag, dinas koperasi dan UMKM, serta dinas perindustrian. Komunikasikan juga dengan kepala daerah agar saling mendukung,” tandasnya. (yun/r7)
Editor : Kimda Farida