LombokPost-Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri telah menentukan prioritas kerja di awal-awal penjabat. Saat ini fokus utama adalah penataan birokrasi pemerintahan.
Mulai dari mutasi pejabat, mengisi kekosongan jabatan, hingga restrukturisasi dan merger sejumlah OPD. Hal itu ditegaskan Gubernur Iqbal usai menggelar rapat temu kenal dengan para pejabat Pemprov NTB di ruang rapat Tambora kantor gubernur, kemarin (3/3).
"Di masa-masa awal pemerintahan ini saya akan fokus pada isu pembenahan di dalam dulu. Kami perkuat ke dalam dulu," kata Iqbal.
Disampaikan, mutasi dan pengisian jabatan baru sudah pasti akan dilakukan. Sebab saat ini sedikitnya ada 13 jabatan lowong di lingkungan pemprov.
Untuk eselon II meliputi jabatan kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Inspektur NTB, kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), kepala Dinas PUPR.
Pengisian jabatan juga meliputi kepala Badan Riset Daerah (Brida), kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) serta Staf Ahli Gubernur.
Kekosongan lainnya termasuk tiga posisi Wakil Direktur (Wadir) RSUP NTB. Ini karena tipe RSUP NTB naik kelas menjadi A, sehingga jabatan pimpinan berubah, dari eselon III.A ke II.B. "Kekosongan ini harus segera diisi," ujar Iqbal.
Seleksi jabatan tersebut akan dilakukan dengan transparan melalui panitia seleksi (pansel). Pemprov akan segera membentuk pansel agar bisa segera bekerja melakukan seleksi. Bukan hanya eselon II, promosi dan mutasi juga akan melibatkan pejabat eselon II. "Semua akan kita lakukan melalui beauty contest. Teman-teman yang memenuhi syarat dengan senang hati kami minta ikut dalam beauty contest lewat pansel ini," paparnya.
Adapun terkait restrukturisasi OPD, pihaknya akan segera mengusulkan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) baru ke DPRD NTB. Melalui SOTK baru ini memungkinkan bagi pemprov untuk mengubah struktur OPD. Termasuk melakukan merger atau penggabungan antar satu OPD dengan OPD lainnya. Atau bisa juga dilakukan pemisahan dari OPD sebelumnya. "Ini sesuai dengan kebutuhan dan aturan perundang-undangan," imbuhnya.
Iqbal menargetkan pembenahan di internal pemerintahan itu bisa tuntas 3-4 bulan dari sekarang. Untuk memuluskan hal itu, dia meminta OPD teknis untuk mulai menyiapkan persyaratan teknis dari setiap jabatan tersebut. "Prinsipnya tahun ini tahun penguatan. Supaya tahun depan kita bisa lari lebih kencang," tegas mantan Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Turki itu.
Tepis Isu Calo Jabatan
Gubernur Iqbal juga menanggapi tentang merebaknya isu calo jabatan. Ditengarai ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan orang dekat Iqbal-Dinda yang mengatur jabatan.
Terkait hal itu, Iqbal mengaku sudah menyampaikan hal itu ke jabatan OPD saat temu kenal. Dia meminta semua OPD agar tidak cepat percaya. Dirinya sama sekali tidak pernah memberi otoritas ke siapa pun. Baik tim sukses maupun keluarganya. "Bahkan teman tidur atau istri saya sendiri tidak saya beri otoritas. Apalagi orang yang tidak tidur sama saya," tegasnya.
Bukan hanya calo jabatan. Iqbal juga meminta semua pihak untuk memberi atensi terkait jual beli proyek. "Semua saya pastikan ada dalam sistem yang berlaku," imbuhnya.
Baca Juga: Kabar Buruk, 177.386 SPPT PBB 2024 Lotim Tidak Tertagih
Antisipasi Gejolak Harga Bapok
Sementara itu, dalam temu kenal dengan jajaran OPD kemarin, Iqbal memberi perhatian serius tentang harga-harga bahan pokok saat Ramadan. Salah satu yang rentan naik adalah cabai. Diakui Iqbal, cabai adalah komoditas pertanian yang paling memicu inflasi di NTB. Bahkan NTB termasuk satu dari tiga daerah di Indonesia yang kerap mengalami inflasi karena faktor cabai. Dua daerah lainnya adalah Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Sumatera Barat.
"Cuaca yang tidak stabil ini kita harus memberi perhatian khusus terhadap stok bahan pangan ini. Salah satunya cabai. Warga NTB nggak bisa kekurangan cabai," cetus pria asal Praya, Lombok Tengah itu.
Dia meminta agar OPD teknis terus menjaga fluktuasi harga salama Ramadan. Khususnya menyangkut bahan pokok hasil pertanian. Sebab jika terjadi gangguan cuaca langsung berdampak pada stok dan harga yang cepat naik. "Kalau ada tanda-tanda muncul kelangkaan harus segara dilakukan intervensi," tandas mantan Juru Bicara Kemenlu itu.
Sementara, Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri meminta warga NTB untuk tetap tenang. Sebab ketersediaan bahan pokok masih aman selama Ramadan. Pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan OPD terkait. "Kabarkan kepada masyarakat bahwa kondisi ketersediaan bahan pokok di NTB cukup baik," kata Dinda sapaan karib Indah Dhamayanti Putri. (mar/r3)
Editor : Rury Anjas Andita