LombokPost--Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal bakal membentuk tim khusus untuk membantunya dalam mengakselerasi pencapaian visi misi dan program kerja.
Namanya tim gubernur untuk percepatan pembangunan dan penguatan koordinasi.
Anggota tim terdiri dari para teknokrat dan profesional yang punya kualifikasi di bidangnya.
"Ini satu tim bukan dipilih karena dia relawan. Tapi karena teknokrat," kata Gubernur Iqbal usai menghadiri pelantikan Bunda PAUD, TP PKK, Posyandu, dan Dekranasda kabupaten/kota se-NTB, Kamis (6/3).
Dijelaskan, tim gubernur tersebut akan diisi oleh sosok-sosok yang punya kapabilitas dan integritas.
Bukan karena faktor kedekatan apalagi sekedar menjadi anggota tim sukses dalam Pilgub 2024 lalu.
"Kalau kebetulan dia tim sukses tapi bukan karena tim suksesnya. Titik tekannya karena teknokrat," tegasnya.
Disampaikan, tim yang akan dibentuk melalui surat keputusan (SK) gubernur itu akan membantu menyinkronkan dan mengkoordinasikan program antar OPD.
Tujuan besarnya adalah menyukseskan visi misi gubernur dan wakil gubernur Iqbal-Dinda.
Pembentukan tim tersebut juga sebagai penegasan bahwa tidak ada orang di luar sistem yang boleh ikut campur dan mengintervensi urusan pemerintahan.
"Makanya kalau ada orang bagus dan punya kemampuan kita masukkan dalam sistem ini," papar orang nomor satu di lingkungan Pemprov NTB itu.
Iqbal menampik anggapan bahwa tim tersebut merupakan staf khusus (stafsus) yang diisi oleh anggota pemenangan saat Pilkada 2024 lalu.
"Orang yang duduk di tim ini adalah mereka yang punya kapasitas untuk memberikan advice (saran, Red)," sambungnya.
Bagaimana jika publik menilainya sebagai stafsus?
Iqbal memilih tidak akan ambil pusing. Sebab keberadaan tim gubernur untuk percepatan pembangunan dan penguatan koordinasi sangat dibutuhkan.
Agar koordinasi dengan OPD bisa lebih lancar.
Tupoksi lainnya juga sebagai fungsi pencegahan dalam penyimpangan anggaran.
"Terserah orang mau bilang apa. Yang jelas tim ini adalah orang-orang yang punya kapabilitas. Tidak sembarangan. Ada alasan khusus kenapa bisa masuk," cetusnya.
Lebih jauh dikatakan, struktur tim gubernur tidak berada di bawah OPD.
Tapi menjadi mitra OPD dalam upaya sinkronisasi dan koordinasi.
Tim akan dikendalikan langsung oleh gubernur sebagai pemimpin tertinggi di Pemprov NTB.
"Mereka bukan orang karir. Saya selesai (sebagai gubernur NTB, Red) mereka juga selesai," ungkap suami Sinta Agathia Soedjoko itu.
Iqbal juga menampik bahwa pembentukan tim gubernur bertentangan dengan semangat efisiensi yang digaungkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Justru tim tersebut adalah wujud efisiensi. Karena tim ini akan bekerja untuk menyisir program mana saja yang urgen dan tidak urgen.
"Sebetulnya sebagian mereka ini sudah mulai bekerja. Mereka sudah melihat mana program yang tidak urgen sehingga dikeluarkan. Ini bagian dari upaya kita melakukan efisiensi," sambung Iqbal.
Dia lantas mengungkapkan sejumlah program prioritas yang harus dieksekusi. Misalnya terkait pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, menciptakan ekosistem pertanian, tata kelola pariwisata dan ketahanan pangan.
"Saat menyusun visi misi saya sudah merujuk ke program Asta Cita Presiden Prabowo. Asta Cita ya visi misinya Iqbal Dinda juga," tandas peraih gelar Doktor Politik dari University of Bucharest Rumania itu.
Nama-Nama Anggota Tim Masih Digodok
Sementara itu, Mantan Ketua Tim transisi Iqbal-Dinda, Adhar Hakim mengatakan tim gubernur merupakan ide yang didesain langsung oleh Gubernur Iqbal.
Fungsi besarnya untuk mengawal kegiatan strategis yang telah dicantumkan dalam visi misi Iqbal-Dinda.
Dia mengaku tidak menahu tentang portofolio sosok yang akan duduk di tim itu. Yang pasti, kata dia, tim gubernur akan dipimpin oleh seorang ketua.
Struktur di dalamnya juga ada bidang-bidang yang akan menangani pekerjaan sesuai kelompok kerjanya.
"Pak Gubenur sedang menggodoknya. Siapa-siapa yang duduk di situ adalah kewenangan penuh Pak Gubernur," papar Adhar.
Tim gubernur, papar dia, bisa melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Mulai dari OPD, badan dan kantor di lingkungan Pemprov NTB.
Tim ini bisa juga mewakili gubernur untuk berbicara dengan kelompok masyarakat atau stakeholder lainnya.
Tim akan langsung bekerja setelah terima SK
Terkait kemungkinan dirinya juga masuk dalam tim gubenur, Adhar mengaku tidak tahu menahu.
Sebab penunjukkan adalah kewenangan penuh gubernur.
"Kalau saya menunggu penugasan saja. Soal siapa itu kewenangan penuh Pak Gubenur," tandas mantan kepala perwakilan Ombudsman NTB itu. (mar)
Editor : Kimda Farida