LombokPost-Dugaan praktik pengoplosan beras mencuat di tengah masyarakat, menambah daftar panjang kasus serupa setelah BBM dan minyak goreng.
Anggota DPR RI Dapil NTB I Pulau Sumbawa dari Fraksi PKS Johan Rosihan mengecam keras dugaan ini. Ia menilai praktik tersebut merugikan konsumen dan mencoreng komitmen Presiden Prabowo dalam menjaga ketahanan pangan.
“Praktik seperti ini bukan hanya tindakan kecurangan yang merugikan rakyat, tetapi juga mencederai semangat swasembada pangan yang tengah dibangun oleh pemerintahan Presiden Prabowo,” ujarnya.
Pemerintah saat ini berupaya meningkatkan produksi dalam negeri dan menekan ketergantungan pada impor. Namun, dugaan pengoplosan beras justru berisiko melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem distribusi pangan nasional.
“Ini tidak bisa dibiarkan,” kata anggota Komisi IV DPR RI ini.
Johan mendesak aparat penegak hukum segera menyelidiki dan menindak tegas pihak yang terlibat. Ia juga meminta Satgas Pangan dan Kementerian Perdagangan memperketat pengawasan distribusi beras di lapangan.
“Kami di Komisi IV akan mengawal persoalan ini. Aparat harus segera bertindak dan memastikan tidak ada celah bagi oknum yang mencoba mengambil keuntungan dengan cara-cara kotor seperti ini,” tegasnya.
Menjelang panen raya padi, Johan mengajak masyarakat lebih waspada dan proaktif melaporkan jika menemukan indikasi kecurangan dalam distribusi pangan. “Kalau menemukan indikasi kecurangan, laporkan,” tandasnya. (yun/r7)
Editor : Akbar Sirinawa