LombokPost - Dinas Perhubungan (Dishub) NTB serius menata kawasan Pelabuhan Bangsal, Lombok Utara, sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Di sana ada masyarakat yang beraktivitas di pelabuhan, ini yang sekarang ingin kita tata,” kata Kepala Dishub NTB Lalu Mohammad Faozal, Selasa (18/3).
Dishub NTB akan berkoordinasi dengan Pemkab Lombok Utara dan pemerintah desa setempat untuk membatasi ruang gerak masyarakat sesuai jam operasional Pelabuhan Bangsal. “Kita batasi operasional dari pagi sampai jam 6 sore,” jelasnya.
Pembatasan ini bertujuan mengutamakan keselamatan masyarakat dan pengguna jasa pelabuhan. Saat ini, kapal yang melayani rute ke tiga gili—Trawangan, Meno, dan Air—belum memiliki alat navigasi untuk berlayar di malam hari.
Namun, Faozal mengakui ada oknum yang tetap memaksakan diri menyeberang ke tiga gili pada malam hari tanpa alat navigasi. Laporan dari Pemkab Lombok Utara menyebut ada enam jalur tikus atau pelabuhan kecil yang melayani penumpang ke kawasan tersebut. “Kami berupaya menertibkan ini,” ujarnya.
Keberadaan jalur tikus ini berdampak negatif karena tidak berkontribusi terhadap daerah. “Nggak ada retribusi yang masuk. Kita ambil jasa retribusi hanya dari Pelabuhan Bangsal,” tegasnya.
Saat ini, Dishub NTB mengelola Pelabuhan Bangsal dengan perolehan PAD tahun lalu sebesar Rp 1,4 miliar, masih jauh dari target. Untuk itu, Dishub NTB berupaya memaksimalkan penataan dan pengelolaan pelabuhan.
Dishub NTB menargetkan peningkatan PAD hingga tiga kali lipat, mengingat tingginya potensi penyeberangan ke kawasan tiga gili. “Bisa 300 persen kita dapatkan PAD kalau kelola sendiri. Bisa mencapai Rp 3 miliar,” prediksinya.
Faozal menegaskan berlayar pada malam hari dengan jarak pandang terbatas sangat berbahaya dan berpotensi menyebabkan kecelakaan laut. Keberadaan jalur tikus murni inisiatif oknum. “Ini tidak terdeteksi dari segi keselamatan. Syahbandar hanya mengetahui kapal yang berangkat dari pelabuhan resmi, yaitu Pelabuhan Bangsal,” katanya.
Dishub NTB juga ingin memastikan layanan transportasi ke kawasan tiga gili semakin baik. Ada dua pelabuhan yang dikelola Pemkab Lombok Utara, yakni Pelabuhan Gili Air dan Gili Meno, yang mendukung operasional Pelabuhan Bangsal yang dikelola Pemprov NTB.
Sementara itu, status Pelabuhan Teluk Nare hingga kini belum jelas. Dishub NTB telah memasukkan rencana induk pengembangan pelabuhan ini agar menjadi satu dengan Pelabuhan Pemenang. “Supaya fasilitas ini legal. Sekarang kan belum legal, kalau terjadi apa-apa supaya ada yang bertanggung jawab,” pungkas mantan Kepala Dispar NTB tersebut.
Ketua Komisi IV DPRD NTB Hamdan Kasim mendukung pengelolaan pelabuhan oleh Pemprov NTB untuk meningkatkan PAD. Namun, ia menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat agar tidak menimbulkan polemik. (yun/r7)
Editor : Jelo Sangaji