LombokPost--Pemprov NTB mulai menangani kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan akibat banjir bandang, yang menerjang Kecamatan Ambalawi dan Wera di Kabupaten Bima, awal Februari lalu.
Plt Kepala Dinas PUPR NTB Lies Nurkomalasari mengungkapkan, penanganan kali ini masih bersifat darurat dan belum permanen.
"Kalau yang permanen, nanti Pak Gubernur yang akan komunikasi ke pemerintah pusat," tegasnya saat ditemui, Senin (24/3).
Penanganan darurat infrastruktur jalan dan jembatan ini tidak sepenuhnya dilakukan Pemprov NTB. Sebagian akan ditangani Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Infrastruktur yang ditangani pemprov mencakup Jembatan Simpasai, Wilamaci, Karumbu, Bajo, Sape, serta Jembatan Sampungu.
Sementara BNPB menangani Jembatan Tololai, Mawu, Sangiang, dan Nangawera.
Dalam penanganan darurat nanti, fokus utama Dinas PUPR adalah pekerjaan oprit atau penimbunan tanah pada struktur jembatan serta pemasangan gorong-gorong.
Hal ini dilakukan karena beberapa jembatan berada dekat muara sungai, sehingga langkah tersebut diperlukan untuk mencegah kerusakan lebih parah akibat abrasi pantai.
"Kita sebisa mungkin mempertahankan kondisi jembatan agar tidak putus, makanya kita pasang gorong-gorong dan oprit," ujarnya.
Pemprov NTB mengalokasikan anggaran sebesar Rp 14 miliar untuk penanganan darurat ini.
Dana tersebut bersumber dari Belanja Tak Terduga (BTT) APBD 2025.
Namun, Lies mengaku pengerjaan belum bisa dimulai dalam waktu dekat.
"Action belum bisa sekarang, kita masih pengajuan anggaran. Kalau (sudah) acc, langsung bisa mulai," jelasnya.
Kendati demikian, kondisi ini tidak terlalu berdampak pada mobilitas masyarakat.
Sebab, masih ada jalan alternatif yang bisa diakses.
"Masyarakat bisa melewati itu," tandasnya.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan, dalam waktu dekat akan digelar rapat koordinasi khusus (Rakorsus) bersama aparat penegak hukum dan seluruh kepala daerah di Pulau Sumbawa.
"Inti dari rakorsus ini adalah menyelesaikan persoalan dari hulu. Karena kita sudah terlalu sering disibukkan dengan penyelesaian di hilir. Sudah berapa ratus miliar yang kita keluarkan akibat penggundulan hutan ini," jelasnya.
Untuk itu, gubernur mengajak seluruh elemen pemerintah dan masyarakat bersatu dalam mengatasi permasalahan banjir dari akarnya.
Dengan komitmen bersama, diharapkan kerusakan lingkungan yang berdampak pada kerugian materi maupun kehilangan nyawa dapat dicegah di masa depan. (yun/r7)
Editor : Kimda Farida