LombokPost-Bupati Lombok Utara H Najmul Akhyar telah menemui Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, belum lama ini. Kedatangannya untuk melakukan konsultasi terkait prosedur pengelolaan sejumlah aset dan objek vital di wilayah Kabupaten Lombok Utara (KLU).
Objek yang dimaksud antara lain pengelolaan Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air serta Pelabuhan Bangsal. "Tentu ini semua membutuhkan banyak kesamaan pandang antara kami di Pemkab KLU dan Pemerintah Provinsi NTB. Makanya saya datang diskusi dengan Pak Gubernur," kata Najmul.
Najmul menjelaskan, setiap objek vital tersebut melibatkan banyak institusi dan pemangku kepentingan. Pengelolaan Pelabuhan Bangsal, misalnya, melibatkan sejumlah lembaga seperti Syahbandar, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Pemprov NTB, serta Pemkab KLU.
"Banyaknya institusi yang terlibat jangan sampai menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Harus ada kesamaan pandangan dalam mengelola gili supaya tidak ada tumpang tindih kewenangan. Makanya ini harus dibicarakan bersama," papar Najmul.
Dalam pertemuan tersebut, turut dibahas persoalan krisis air di Gili Trawangan dan Gili Meno. Seperti diketahui, pada Juni 2024 lalu, pelaku wisata dan masyarakat di dua gili tersebut sempat bergolak karena terancam krisis air bersih. Kondisi itu dipicu pencabutan izin pengeboran pipa bawah laut milik PT Tiara Cipta Nirwana (TCN) oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP.
Padahal selama ini, pasokan air bersih untuk Gili Trawangan dan Gili Meno berasal dari penyulingan air laut oleh perusahaan tersebut. Sementara itu, Gili Air mendapatkan pasokan air bersih dari PDAM Amerta Dayan Gunung.
"Persoalan air ini juga masih dicarikan solusinya. Tapi menurut saya, dengan skema KPBU (kerja sama pemerintah dan badan usaha, Red) yang ada saat ini sebetulnya sudah selesai. Apalagi ada PDAM juga yang jadi perwakilan pemerintah di sana," jelas Najmul.
Selain membahas aset dan pasokan air, Pemkab KLU juga mulai mengantisipasi dampak musim kemarau. Kepada Gubernur Iqbal, Bupati Najmul menyampaikan rencana penyediaan air tangki di setiap kecamatan.
"Kami akan antisipasi dari awal. Minimal satu mobil tangki di tiap kecamatan. Begitu musim kemarau tiba kita langsung distribusi," tandasnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD NTB Ahmadi mengingatkan seluruh kabupaten/kota untuk bersiap menghadapi musim kemarau, terutama terkait potensi bencana kekeringan. Ia menyebut puncak musim kemarau di NTB diperkirakan terjadi pada Juli–Agustus mendatang.
KLU termasuk dalam daerah yang menjadi perhatian Pemprov NTB karena tergolong rawan kekeringan. Daerah lain yang juga menjadi atensi adalah Lombok Tengah dan wilayah selatan Lombok Timur.
"Tentu harapan Pak Gubernur agar daerah mulai lakukan antisipasi dari sekarang," kata Ahmadi. (mar/r7)
Editor : Akbar Sirinawa