LombokPost-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia menobatkan Pemerintah Kota Mataram sebagai percontohan Kota/Kabupaten Antikorupsi tingkat nasional.
Keputusan ini didasarkan pada hasil observasi tahun lalu yang menunjukkan komitmen kuat dan minimnya indikasi korupsi di lingkungan Pemkot Mataram.
“Berdasarkan hasil observasi tahun lalu di Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa Barat, dan Kota Mataram, kami mendapati bahwa tidak terjadi tindak korupsi di Kota Mataram,” ungkap Plh Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK Rino Haruno.
Rino menjelaskan, terpilihnya Kota Mataram tidak lepas dari evaluasi mendalam terhadap berbagai aspek tata kelola pemerintahan.
Kriteria observasi mencakup antusiasme dan komitmen pimpinan daerah beserta jajaran, strategi pencegahan korupsi, serta indikator penting seperti Monitoring Center for Prevention (MCP), Survei Penilaian Integritas (SPI), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), tingkat kepatuhan pelayanan publik, dan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama dua tahun terakhir.
“Dari 51 pemerintah kabupaten/kota yang diobservasi tahun lalu, KPK telah memilih beberapa daerah sebagai percontohan. Tahun ini, selain Kota Mataram, terpilih pula Kota Blitar dan Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai pilot proyek antikorupsi,” terangnya.
Program pembentukan kota antikorupsi merupakan inisiatif kolaboratif antara KPK dengan berbagai kementerian dan lembaga negara, seperti BPKP, Kemendagri, Menpan-RB, Kementerian Keuangan, dan Ombudsman RI.
Rino mengungkapkan keprihatinannya atas masih tingginya angka kasus korupsi, yakni sebanyak 646 laporan kejadian di berbagai kabupaten/kota.
Selanjutnya, program akan memasuki tahapan penyusunan indikator antikorupsi yang spesifik untuk Kota Mataram.
Setelah itu, akan dilaksanakan bimbingan teknis (bimtek) integritas yang melibatkan berbagai elemen, mulai dari pelaku usaha, perwakilan OPD, hingga tenaga teknis.
KPK juga akan melakukan monitoring dan evaluasi (monev) secara berkala untuk memastikan implementasi indikator berjalan efektif dan seluruh jajaran Pemkot Mataram tetap bersih dari praktik korupsi.
Proses monev dijadwalkan berlangsung hingga September–Oktober, dan penilaian akhir dilakukan pada bulan November.
“Kami sangat berharap agar seluruh jajaran di Pemerintah Kota Mataram dapat menjalankan indikator-indikator yang telah disepakati dengan sebaik mungkin dan tidak terjerat dalam tindak pidana korupsi,” tegasnya.
Output utama dari program ini adalah penilaian komprehensif terhadap upaya pencegahan korupsi serta peningkatan pemahaman antikorupsi di seluruh tingkatan pemerintahan.
Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa Kota Mataram layak, pengukuhan sebagai percontohan kota antikorupsi akan dilakukan pada Desember mendatang.
“Nanti setelah semua proses dan tim penilaian setuju, maka Kota Mataram dikukuhkan di Desember ini,” ucapnya.
Rino menekankan, status sebagai kota percontohan membawa tanggung jawab berkelanjutan.
“Setelah pengukuhan, KPK tidak akan melepaskan pengawalan terhadap Kota Mataram. Kami akan terus memantau dan memberikan bantuan jika ada kendala dalam menjaga integritas. Pengukuhan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari upaya yang lebih berat untuk mempertahankan predikat tersebut,” ujarnya.
Wali Kota Mataram Mohan Roliskana menyambut antusias penunjukan Kota Mataram sebagai kota percontohan antikorupsi.
Ia menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan KPK, sekaligus menegaskan komitmen penuh Pemkot Mataram dalam setiap tahapan program.
“Ini adalah pengakuan atas upaya yang selama ini telah kami lakukan dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih,” katanya.
Mohan menambahkan, Pemkot Mataram siap menjalani seluruh tahapan hingga proses pengukuhan nanti.
Menurutnya, penunjukan ini merupakan bukti nyata bahwa Pemkot telah menjalankan tanggung jawab pelayanan publik dengan baik, serta mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel.
“Sebagai pimpinan, kami juga berusaha untuk memberikan contoh yang baik dalam menjunjung tinggi integritas,” tandasnya. (chi/r7)
Editor : Kimda Farida