LombokPost--Untuk mendukung ketahanan pangan nasional, Kementerian Pertanian (Kementan) memilih NTB sebagai salah satu provinsi yang mendapatkan program Optimasi Lahan (Oplah) untuk tahun ini.
“Kami sudah bertemu dengan Bapak Gubernur (Lalu Iqbal) dan melakukan asistensi berbagai program Bapak Presiden yang termuat dalam Asta Cita, di antaranya ketahanan pangan dan swasembada pangan,” ujar Direktur Perlindungan dan Optimasi Lahan Kementan Andi Herinda Rahmawan, saat ditemui pada Selasa (6/5).
Program oplah ini bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan lahan pertanian agar lebih produktif.
Baca Juga: Coffee Shop di Lombok Utara Ini Tawarkan Suasana Ngopi Asyik dan Unik, Harganya juga Murah Meriah
Caranya dilakukan dengan meningkatkan daya dukung lahan melalui perbaikan irigasi, tanggul, pintu air, penggunaan pupuk, dan penerapan teknik pertanian modern.
Tujuannya adalah untuk meningkatkan hasil panen dan mendukung ketahanan pangan.
Khusus di NTB, pelaksanaan program Oplah akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 60 miliar untuk meningkatkan produktivitas lahan seluas 10.574 hektare yang tersebar di enam kabupaten.
“Harapannya, lahan yang saat ini hanya memiliki Indeks Pertanaman (IP) 1, dapat ditingkatkan menjadi IP 2, sehingga produksi pangan, khususnya padi, bertambah,” kata Andi.
Baca Juga: Bupati LAZ Inisiasi Berdirinya Akademi Teknik Air Minum di Lobar
Saat ini, peningkatan produksi padi menjadi perhatian serius. Pada tahun 2024, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah produksi gabah kering giling (GKG) di NTB mencapai 1,45 juta ton.
Meskipun begitu, angka ini menurun sebesar 85,13 ribu ton atau sekitar 5,53 persen dibandingkan produksi padi tahun 2023 yang mencapai 1,54 juta ton GKG.
Penurunan ini juga sejalan dengan turunnya luas panen padi sebesar 2,02 persen, dari 287,51 ribu hektare pada tahun 2023 menjadi 281,72 ribu hektare pada tahun 2024.
Untuk itu, Andi menegaskan bahwa program ini memerlukan kolaborasi lintas sektor.
Ia berharap Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) NT 1 bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB dapat menjalin komunikasi dan sinergi untuk memastikan ketersediaan cadangan air, agar program Oplah dapat direalisasikan sesuai harapan Pemprov NTB dan pemerintah pusat.
“Harapan kami seperti itu,” tambahnya.
Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) NTB H Muhammad Taufieq mengatakan, untuk mendukung program tersebut, pemerintah telah menetapkan Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL).
“Semua sudah ada,” ujarnya.
Taufieq juga menjelaskan bahwa tahun ini, NTB mengalami fenomena kemarau basah, di mana hujan masih turun meskipun sudah memasuki musim kemarau.
Baca Juga: Lahan 24 Are Mendadak Jadi Aset Pemda, Warga Trawangan Pertanyakan Status Sertifikat
Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan sumber air, pemerintah akan memanfaatkan ribuan unit pompa yang merupakan bantuan dari program pompanisasi Kementan.
Sejak 2024, Kementan telah mengalokasikan 8.621 unit pompa untuk lahan pertanian di NTB.
Namun, kapasitas kabupaten dan kota hanya mampu menyerap 5.500 unit.
“Semua pompa sudah dipasang,” ujar Taufieq. (yun/r7)
Editor : Kimda Farida