LombokPost - Dinas Pemberdayaan Perempuan Pelindung Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Lombok Timur berharap 254 desa/kelurahan memiliki kampung keluarga berkualitas kategori mandiri.
Hal tersebut dalam rangka meningkatkan kualitas keluarga di desa. Peningkatan kapasitas pengelola kampung KB ini, dalam rangka membantu DP3AKB Lombok Timur untuk menjalankan delapan fungsi keluarga itu.
Selain itu, masing-masing desa diharapkan memiliki dapur sehat atasi stunting (Dashat). Yang dikelola langsung oleh pengelola kampung keluarga berkualitas. Baik itu kader KB, kader Posyandu maupun pendamping keluarga.
"Salah satunya ialah tentang Keluarga Berencana, mengatasi perkawinan anak, stunting dan lainnya,” terang Kepala DP3AKB Lotim H Ahmat, Selasa (6/5).
Dari 254 Desa dan Kelurahan di Lombok Timur, saat ini semuanya telah memiliki kampung keluarga berkualitas.
Namun hanya 52 desa yang sudah kategori mandiri. Kemudian sekitar 100 desa masih kategori berkembang, sisanya masih kategori kampung keluarga baru.
”Perbedaannya, kalau kampung yang baru ini dia baru terbentuk. Sehingga semuanya bergantung di Dinas. Sementara kategori berkembang ini sudah dibantu desa dan dinas. Kalu mandiri dilakukan oleh desa sendiri,” ungkapnya.
Keberadaan kampung berkualitas ini tidak hanya membantu DP3AKB Lotim menjalankan tugas meningkatkan kualitas keluarga.
Namun juga dapat membantu dan mendukung desa melaksanakan program yang berkaitan dengan keluarga.
Kampung keluarga berkualitas juga telah dilengkapi ruang dataku. Sehingga semua data keluarga di desa telah tersedia.
Untuk itu, desa-desa diharapkan memberikan dukungan kepada kampung berkualitas dan bisa menjadi kampung keluarga berkualitas kategori mandiri.
”Jangan ragukan orang-orang ada di kampung keluarga berkualitas ini. Karena mereka merupakan orang-orang yang berkualitas yang telah di tingkatan kapasitasnya,” ujarnya.
Pengelola kampung berkualitas ini juga akan mengelola Dashat, yang akan menyasar keluarga berisiko stunting.
Mulai dari calon pengantin (catin), ibu hamil (bumil), anak bawah dua tahun (baduta) dan ibu pasca nifas atau ibu menyusui.
Tahun ini jumlah target sasaran keluarga risiko stunting yang akan menjadi fokus Dashat 11.800 orang, dari total 37 ribu keluarga stunting di Lotim.
Selain dari Dashat, 10 persen keluarga risiko stunting juga akan diberikan makanan dari dapur makan bergizi gratis (MBG).
”Proses pengambilan makanan akan diambil langsung oleh tim Pendamping keluarga kita. Bukan lagi diantarkan oleh mobil MBG itu. Karena jumlahnya baru 10 persen,” tutupnya.
Beberapa tahun lalu ini sudah dilakukan Pemerintah Kota Mataram. Dimana Kampung Keluarga Berencana di Kota Mataram efektif turunkan angka stunting di Kota Mataram.
Aksi Forum Generasi Berencana (GenRe) Kota Mataram dan pelayanan Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (KB-MKJP) untuk calon akseptor.
Tujuannya untuk mewujudkan keluarga berkualitas yang mandiri sekaligus menurunkan angka stunting.
"Dengan penguatan peran dari pemerintah daerah serta sinergitas seluruh stakeholder, kita bisa meminimalisir secara signifkan angka stunting di Kota Mataram," ujar Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana.
Wali Kota Mataram Mohan Roliskana juga mengatakan, kegiatan ini merupakan suatu inovasi strategis dalam rangka mengimplementasikan kegiatan-kegiatan prioritas.
Terkait dengan isu kependudukan, isu keluarga berencana, serta isu keluarga sehat. Tujuannya akhirnya untuk menciptakan keluarga yang sehat dan sumber daya manusia yang unggul.
"Kita afirmasi kebijakan-kebijakan yang terkait dengan itu agar semangat untuk membangun Kota Mataram bisa lebih mudah tercapai dengan masyarakat yang sehat," terang Mohan.
Berdasarkan data terakhir, angka stunting di Kota Mataram mengalami penurunan signifikan dari 24 persen pada tahun 2021 menjadi 17,13 persen pada tahun 2022.
Hal ini menunjukkan program yang digagas menunjukkan indikator kerja yang cukup progresif.
Jika program ini merupakan salah satu cara pencegahan stunting di Kota Mataram.
Karena dengan keluarga yang berkualitas makan akan lahir anak-anak yang berkualitas dan sumber daya manusia yang unggul.
Untuk mewujudkan hal ini, DP2KB mengaku berkolaborasi dengan semua pihak.
Mulai dari Dinas Kesehatan Kota Mataram, Dinas PUPR, Dinas Perkim, pemerintah kecamatan dan kelurahan, TP-PKK serta semua pihak terkait.
Karena upaya menekankan stunting harus melibatkan semua stakeholder. (par/ton/r6)
Editor : Rury Anjas Andita