Tak hanya itu, khabarnya aksi itu juga digelar di sejumlah kabupaten/kota di pulau Sumbawa, bahkan messa akan memblokir akses masuk ke Pulau Sumbawa yakni di Pelabuhan Poto Tano.
Ketika diminta tanggapan terkait wacana pembentukan PPS ini dimana massa akan menggelar ksi massa besar-besaran, Gubernur NTB, Dr Lalu Muhamad Iqbal mengatakan, pihaknya tidak ingin memberikan komentar khusus apapun terkait wacana pembentukan PPS.
Gubernur NTB, mengatakan pemikiran pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Pulau Sumbawa sudah lama disuarakan di NTB. Meski begitu, pembentukan provinsi baru tetap menjadi kebijakan pemerintah pusat, bukan daerah.
"Pemikiran itu kan sudah lama. Itu kan tergantung kebijakan pusat. Sementara ini kan masih moratorium," kata Gubernur NTB pada Rabu (7/5).
Oleh karena itu, Gubernur NTB enggan menanggapi lebih jauh usulan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa tersebut.
"Nggak ada tanggapan. Itu kan kebijakan pusat. Tergantung pusat-lah," jawab singkat Gubernur NTB kepada wartawan.
Makin dibuat penasaran, beberapa berikutnya wartawan pun kembali mempertanyakan soal pembentukan Provinsi Sumbawa ini kepada Gubernur NTB.
Lagi-lagi Gubernur NTB menunjukkan sikap yang sama, dia enggan berkomentar panjang soal PPS.
Penyebabnya, pembentukan DOB itu sepenuhnya menjadi keputusan dari pemerintah pusat di Jakarta.
“Itu bukan keputusan kami di level provinsi. Sehingga tidak perlu ada komentar khusus,” jawab Lalu Iqbal ketika kembali dikonfirmasi wartawan, kembali pada Jumat kemarin (9/5).
Ketika disinggung rencana aksi unjuk rasa besar-besaran untuk mendukung pembentukan PPS itu, Gubernur NTB justru meminta masyarakat yang akan melakukan aksi unjuk rasa, untuk menjaga kesehatan dan keamanan.
Namun soal kelanjutan PPS, Gubernur NTB ini tidak bersedia berkomentar lebih jauh.
“Soal PPS itu ranah pusat. Yang akan melakukan aksi unjuk rasa agar menjaga kesehatan, dan menjaga keamanan daerah,” ungkap Gubernur NTB.
Sebagaimana diketahui, Provinsi NTB terdiri dari 10 kabupaten/kota yang berada di dua pulau yakni Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.
ProBaca Juga: Pro Kontra Soal Rumor Lalu Iqbal akan menganti posisi Pathul Bahri Nahkodai Gerindra NTB, Antara Wajar atau Balas Budi
Yang ingin melakukan pemekaran ini adalah masyarakat Pulau Sumbawa. Ada lima kabupaten yang ada di Pulau Sumbawa ini, yakni Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima dab Kota Bima.
Aspirasi pemekaran Pulau Sumbawa menjadi provinsi terpisah dari NTB didorong oleh beberapa faktor.
Yang utama adalah ketimpangan pembangunan dan rasa ketidakadilan dalam alokasi anggaran dan layanan publik.
Pulau Lombok, khususnya Kota Mataram, dianggap mendominasi alokasi anggaran dan pembangunan, sehingga Sumbawa merasa kurang mendapatkan perhatian. Sementara penduduk Kota Mataram yang terkecil jumlah penduduknya dibanding kabupaten yang ada di Pulau Sumbawa.
Berikut beberapa alasan utama mengapa masyarakat Sumbawa ingin memisahkan diri dari NTB:
Ketimpangan Pembangunan:
Sumbawa merasa pembangunan di wilayahnya tertinggal dibandingkan dengan Lombok, terutama dalam hal infrastruktur, layanan pendidikan, dan kesehatan.
Rasa Ketidakadilan:
Banyak yang merasa bahwa alokasi anggaran dan pembangunan lebih fokus di Lombok, sehingga Sumbawa merasa kurang mendapat perhatian dan keadilan.
Perasaan Batin dan Sejarah:
Meskipun ada tuntutan pemekaran, banyak yang menyatakan bahwa Pulau Lombok dan Sumbawa memiliki sejarah dan ikatan yang kuat, dan pemekaran ini bukan untuk memisahkan kedua pulau.
Penyederhanaan Pelayanan:
Pembentukan provinsi Sumbawa dianggap dapat mempercepat dan menyederhanakan pelayanan publik bagi masyarakat Sumbawa.
Peningkatan Kualitas Hidup:
Dengan menjadi provinsi sendiri, Sumbawa berharap dapat mengelola anggaran dan pembangunan secara lebih terfokus dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
Otonomi yang Lebih Besar:
Sumbawa ingin memiliki lebih banyak otonomi dalam mengelola sumber daya dan menentukan kebijakan pembangunan, sehingga tidak bergantung pada keputusan pemerintah di Lombok.
Editor : Siti Aeny Maryam