LombokPost--Di tengah isu pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa (PPS), kabar muncul gembira bagi warga Pulau Sumbawa yang berobat ke RSUP NTB di Mataram.
Manajemen RSUP NTB telah mendengarkan instruksi Gubernur Lalu Muhamad Iqbal terkait penyediaan ambulans gratis pengangkut jenazah ke Pulau Sumbawa.
Saat ini, manajemen RSUD sudah menandatangani kesepakatan dengan pemerintah daerah (pemda) di Sumbawa. Meliputi Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima.
“Saya kira tinggal Kota Bima yang belum teken MoU (nota kesepakatan, Red),” kata Direktur RSUP NTB dr. H Lalu Herman Mahaputra, Kamis (15/5).
Baca Juga: TP PKK dan Bhayangkari Lombok Utara Kolaborasi Tangani Kasus Stunting di Kecamatan Kayangan
Dijelaskan, dalam MoU disebutkan bahwa pemda siap mengalokasikan anggaran untuk biaya pemulangan jenazah warga dari RSUP NTB ke daerah asal.
Anggaran akan dialokasikan dari APBD setiap daerah.
“Semoga ini bisa menjadi solusi ke depan,” ujar dr Jack, sapaan karib dr. H Lalu Herman Mahaputra.
Seperti diketahui, desakan untuk menyiapkan ambulans gratis dari RSUP NTB ke Pulau Sumbawa muncul setelahnya kasus pemulangan jenazah bayi menggunakan taksi online pada awal April lalu.
Baca Juga: Kasus Korupsi Dana KUR BSI KC Bima Soetta 2, Kerugian Negara Capai Rp 9,5 Miliar
Itu dialami pasien bernama Yuliana, 20 tahun, yang memulangkan sendiri jenazah bayinya dengan taksi online ke KSB.
Perempuan itu terpaksa mengunakan jasa transportasi online dengan tarif Rp 407 ribu.
Sedangkan angkutan ambulans RSUP lebih mahal sampai Rp 2,6 juta.
Kasus ini pun viral di media sosial sehingga RSUP NTB menjadi sorotan publik.
Dengan adanya MoU antara RSUD NTB dengan pemda se-Pulau Sumbawa, kasus seperti yang dialami Yuliana tidak terulang lagi.
Dr Jack menyampaikan, setiap daerah sudah siap mengalokasikan anggaran pengangkutan ambulans melalui APBD. Nilainya pun beragam di setiap daerah.
“Dianggarkan Rp 500 juta setahun saja nggak habis kok,” cetusnya.
Pihaknya memang tidak bisa mencakup semuanya. Karena butuh biaya operasional.
Seperti ongkos penyeberangan dari Pelabuhan Kayangan ke Poto Tano, bensin, serta biaya sopir ambulans.
"Sebetulnya tidak terlalu banyak. Yang terasa banyak kan kalau semua ditanggung rumah sakit. Kalau dari APBD kan kecil itu," tandas dr Jack.
Sementara itu, Gubernur Lalu Muhamad Iqbal mengaku sudah mencari solusi jangka panjang. Yaitu dengan menaikkan tipe rumah sakit milik daerah di Pulau Sumbawa.
Dengan upaya itu, warga setempat tidak perlu jauh-jauh datang berobat ke Kota Mataram.
“Dalam lima tahun ke depan semua RSUD minimal naik kelas B,” jelas Iqbal.
Miq Iqbal mengaku sudah berkomunikasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Baca Juga: 21 Atlet Mandalika Inlineskate Raih Medali di Kejuaraan Nasional Sepaturoda Semarang
Sebagai pilot projek, tahun ini direncanakan RS HL Manambai Abdulkadir, Sumbawa Besar, akan naik tipe lebih dulu menjadi tipe B. Anggaran sudah disiapkan dari APBD NTB.
“Anggaran sudah siap tahun ini,” paparnya. (cr-mar)
Editor : Kimda Farida