LombokPost – Badan Gizi Nasional (BGN) bakal mempercepat jangkauan pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) di Provinsi NTB. Sampai sekarang baru sebagian kecil sekolah di NTB yang sudah menikmati program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu.
Nah, langkah awal percepatan MBG itu dengan memperbanyak pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur sehat. Hal itu disampaikan Staf Ahli Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bobby Kusuma dalam rapat di Command Center Dinas Kominfotik NTB, Jumat (16/5).
Rapat dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) NTB Lalu Gita Ariadi. Hadir perwakilan kabupaten/kota se-NTB secara virtual. Rapat fokus pada pemetaan lahan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan lokasi pendirian SPPG.
"Pembangunan SPPG dan dapur sehat kami target tuntas September nanti," kata Bobby Kusuma.
BGN pun meminta kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota se-NTB. Kabupaten/kota bisa membantu menyiapkan lokasi lahan sekaligus mengurus izin pinjam pakai lahan sebagai lokasi SPPG. Sehingga tim BGN bisa langsung memanfaatkan lokasi tersebut. "Saya harap kami bisa mendapatkan feed back terkait lahan ini paling lambat 30 Mei ini," ujar Bobby.
Sekda NTB Lalu Gita Ariadi mengimbau kabupaten/kota agar menyerahkan data lokasi calon pendirian MBG. Mereka ditarget sampai 30 Mei nanti. "Saya berharap kerja sama terkait pemanfaatan lahan antarkabupaten/kota segera ditindaklanjuti. Karena provinsi sifatnya memfasilitasi dan mengawal program MBG bisa terlaksana," kata Miq Gita.
Dijelaskan, Provinsi NTB memiliki 10.474 sekolah dengan jumlah siswa sebanyak 1.336.058 anak. Lembaga pendidikan mulai TK, SD, SMP dan SMA sederajat itu tersebar di 10 kabupaten/kota. Dengan jumlah itu, NTB membutuhkan 450 titik dapur atau SPPG. "Pembangunan dapur ini sepenuhnya menggunakan dana dari APBN," ujar Miq Gita.
Dijelaskan, kriteria dalam pemilihan spesifikasi lahan yang harus disiapkan pemerintah daerah yaitu memiliki luas lahan 800 m2 hingga 1.000 m2. Lokasi lahan harus dekat dengan lingkungan sekolah.
BGN memberikan kewenangan ke daerah memilih lahan yang tepat yang bisa didirikan SPPG. Harus dipastikan lahan yang digunakan bukan milik instansi atau lembaga tapi tanah pribadi. (mar)
Editor : Redaksi Lombok Post