LombokPost
Hal itu ditegaskan Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dengan tema "Mewujudkan NTB Inklusif yang Setara dan Berkelanjutan".
"Pemerintah tidak akan meninggalkan satu pun kelompok masyarakat dalam proses pembangunan. Termasuk kelompok rentan," kata Umi Dinda, sapaan karib Indah Dhamayanti Putri, Rabu (21/5).
Pihaknya berkomitmen untuk melibatkan secara aktif kaum perempuan, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya dalam proses pembangunan.
"Ini adalah wujud komitmen pemerintah terhadap kesetaraan dan keadilan sosial," jelas Umi Dinda, sapaan karib Indah Dhamayanti Putri.
Kelompok rentan, sambung dia, harus diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi. Sehingga bisa ikut andil dalam pembangunan daerah.
"Jangan nilai sebelah mata setiap kekurangan dan keterbatasan orang lain. Keterbatasan itulah yang jadi pemacu dan motivasi untuk menunjukkan prestasi yang lebih baik," ujar Dinda.
Lebih jauh, Umi Dinda menjelaskan beberapa strategi utama dalam penerapan GEDSI. Seperti penguatan peran GEDSI dalam perencanaan dan penganggaran.
Ada juga peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan, penyediaan layanan publik yang inklusif, serta keterlibatan aktif kelompok perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, lansia, dan komunitas adat.
Di samping itu, penting pula menyusun indikator kinerja yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dan inklusi berbasis data. Ia juga menekankan pentingnya membangun kemitraan lintas sektor.
Seperti unsur pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat sipil. Partisipasi ini untuk mendorong tanggung jawab sosial yang berdampak langsung, khususnya bagi kelompok rentan.
Wagub pun mengingatkan agar perempuan tidak sekadar meminta dilibatkan dalam pembangunan. Tapi juga membuktikan kapasitas dan dedikasinya.
"Kita tidak hanya bangga dengan sebutan keterwakilan perempuan. Tapi kita sebagai perempuan juga harus memiliki kelebihan untuk bisa diapresiasi pihak lain," tegas mantan Bupati Bima dua periode itu.
Kepala Bappeda Provinsi NTB H Iswandi menyampaikan bahwa Musrenbang GEDSI juga bertujuan untuk menampung aspirasi langsung dari pihak terkait. Sehingga kebijakan yang disusun benar-benar responsif terhadap kebutuhan di lapangan.
"Kami ngin pastikan bahwa semangat inklusivitas menjadi bagian dari proses perencanaan pembangunan NTB ke depan," jelas Iswandi.
Editor : Siti Aeny Maryam