LombokPost - Pemprov NTB akan menerapkan kebijakan pembangunan daerah berbasis gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI).
Kebijakan ini masuk dalam visi-misi pemerintahan Iqbal–Dinda lima tahun ke depan.
Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri menegaskan hal itu dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) bertema Mewujudkan NTB Inklusif yang Setara dan Berkelanjutan.
Baca Juga: Dewan Apresiasi NTB Nihil Desa Tertinggal, Kondisi Infrastruktur Banyak yang Belum Layak
Wagub mengatakan, Musrenbang GEDSI merupakan langkah konkrit untuk memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal dalam proses pembangunan, termasuk kelompok rentan.
Oleh karena itu, pemprov berkomitmen untuk melibatkan secara aktif kaum perempuan, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya.
“Ini adalah wujud komitmen pemerintah terhadap kesetaraan dan keadilan sosial,” jelas Dinda, sapaan karib Indah Dhamayanti Putri.
Baca Juga: Pj Gubernur Klaim NTB Nol Desa Tertinggal Berkat Pemanfaatan TTG yang Efektif
Kelompok rentan, sambung dia, harus diberi ruang menyampaikan aspirasi agar bisa ikut andil dalam pembangunan daerah.
“Jangan nilai sebelah mata setiap kekurangan dan keterbatasan orang lain. Keterbatasan itulah yang jadi pemacu dan motivasi untuk menunjukkan prestasi yang lebih baik,” ujar Dinda.
Lebih jauh lagi, Umi Dinda menjelaskan beberapa strategi utama dalam penerapan GEDSI.
Diantaranya penguatan peran GEDSI dalam perencanaan dan penganggaran, peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan, penyediaan layanan publik yang inklusif, serta pelibatan aktif kelompok perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, lansia, dan komunitas adat.
Baca Juga: Ingin Lepas Label Daerah Tertinggal
Selain itu, penting menyusun indikator kinerja yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dan inklusi berbasis data.
Ia juga menekankan pentingnya membangun kemitraan lintas sektor, seperti unsur pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat sipil.
Partisipasi ini bertujuan untuk mendorong tanggung jawab sosial yang berdampak langsung, khususnya bagi kelompok rentan.
Wagub juga mengingatkan agar perempuan tidak hanya meminta dilibatkan dalam pembangunan, tetapi membuktikan kapasitas dan dedikasinya.
“Kita tidak hanya bangga dengan sebutan keterwakilan perempuan. Tapi kita sebagai perempuan juga harus memiliki kelebihan untuk bisa diapresiasi pihak lain,” tegas mantan Bupati Bima dua periode itu.
Kepala Bappeda Provinsi NTB H Iswandi menyampaikan bahwa Musrenbang GEDSI juga bertujuan menampung aspirasi langsung dari pihak terkait.
Sehingga kebijakan yang disusun benar-benar responsif terhadap kebutuhan di lapangan.
“Kami ingin memastikan bahwa semangat inklusivitas menjadi bagian dari proses perencanaan pembangunan NTB ke depan,” jelas Iswandi. (mar/r7)
Editor : Kimda Farida