LombokPost – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 2-4 Juni 2025 menjadi forum krusial yang menegaskan peran pariwisata sebagai motor penggerak utama pembangunan daerah.
Di tengah dinamika global yang tak menentu, Wamen PPN/Wakil Kepala Bappenas, Gubernur NTB, dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menyatukan visi untuk menjadikan NTB poros pertumbuhan baru, berbasis pariwisata berkelanjutan dan inklusif.
Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard memberikan pandangannya terhadap pariwisata NTB.
Pariwisata sebagai Penggerak Utama, menyoroti potensi besar pariwisata NTB, namun kontribusinya terhadap ekonomi daerah masih terbatas.
Perlu strategi yang responsif dan transformatif untuk menjembatani kesenjangan potensi dan realisasi.
Integrasi Lintas Sektor, sebagai pembangunan pariwisata harus terintegrasi dengan sektor lain seperti pangan dan energi.
Contohnya, pengembangan agrowisata berbasis desa dapat mendorong ketahanan pangan sekaligus diversifikasi ekonomi.
Tantangan Kelembagaan dan Fiskal mengatasi kapasitas fiskal yang rendah dan ketimpangan antarwilayah.
Pariwisata bisa menjadi instrumen fiskal strategis melalui peningkatan PAD, regulasi pro-investasi lokal, dan skema pembiayaan inovatif (PPP, dana abadi pariwisata, CSR).
Agenda Besar 2025–2029 sesuai Visi Bangkit Bersama Menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia harus didukung ekosistem pariwisata yang holistik, termasuk peningkatan kualitas SDM, pelatihan hospitality, serta pembangunan infrastruktur fisik dan sosial yang berkelanjutan dan berbasis budaya lokal.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menjelaskan Visi Tegas RPJMD 2025–2029 menjadikan NTB destinasi pariwisata berkelas dunia dan lumbung pangan nasional. Pariwisata bukan lagi pelengkap, melainkan lokomotif utama transformasi ekonomi.
Membangun dari Laut, Udara, dan Darat yang fokus pada peningkatan konektivitas udara (penambahan jalur internasional) dan laut (pelayaran wisata bahari), serta pembangunan dan pelebaran jalan antar destinasi untuk pemerataan ekonomi.
Event Bulanan dan Daya Saing Global, menargetkan minimal satu event nasional/internasional setiap bulan untuk menciptakan magnet kunjungan dan promosi budaya serta produk lokal, meniru sukses Thailand dan Korea Selatan.
Pariwisata sebagai Katalis Diversifikasi Ekonomi yang menggeser ketergantungan pada pertambangan dengan penguatan sektor pengolahan, pariwisata, dan pangan.
Pariwisata sebagai ekosistem yang menyerap tenaga kerja, menumbuhkan UMKM, dan memperluas rantai nilai.
Tata Kelola dan Kepemimpinan Baru menekankan sinergi antar kabupaten/kota dan penyederhanaan birokrasi.
Kepemimpinan berbasis diplomasi dan jejaring internasional menjadi aset strategis untuk branding daerah.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendukung sinergi dalam pembangunan daerah bersama pusat dan antarlembaga lainnya.
Sinergi Pusat dan Daerah, pentingnya harmonisasi kebijakan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, terutama menjelang Pilkada serentak, untuk menghindari tumpang tindih program dan menyatukan visi pembangunan pariwisata.
Daya Ungkit Besar Pariwisata dimana pariwisata mampu membuka lapangan kerja, mendorong UMKM, dan menciptakan pemerataan ekonomi hingga ke desa-desa.
Fondasi Keberhasilan Destinasi, percepatan penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan penerapan sistem perizinan satu pintu krusial untuk menarik investasi di sektor pariwisata.
Ketahanan Pangan untuk Pariwisata, swasembada beras dan ketahanan pangan adalah bagian dari ekosistem pariwisata untuk memastikan stabilitas pasokan dan logistik bagi kawasan wisata.
Pembangunan Rumah Rakyat dan Infrastruktur, program tiga juta rumah nasional harus dikaitkan dengan pengembangan kawasan wisata untuk menyediakan hunian layak bagi pekerja lokal.
SDM dan Lingkungan, pembangunan SDM melalui pendidikan vokasi dan pelatihan berbasis industri pariwisata, serta menjaga kelestarian lingkungan melalui konsep eco-tourism dan wisata berbasis komunitas.
Optimalisasi Fiskal Daerah, pariwisata merupakan sumber PAD yang sangat potensial untuk mengurangi ketergantungan daerah pada transfer pusat, melalui retribusi wisata, pajak hotel/restoran, dan aktivitas pariwisata lainnya.
Musrenbang NTB 2025 ini menjadi tonggak penting bagi NTB untuk memposisikan diri sebagai model baru pembangunan daerah yang multi-sektoral, berbasis data, berorientasi global, namun tetap berpijak kuat pada potensi lokal dan berkelanjutan.
Editor : Siti Aeny Maryam