LombokPost – Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik (FHISIP) Universitas Mataram (Unram) bekerja sama dengan YIM Official sukses menggelar diskusi publik bertajuk "Catatan Rakyat: 100 Hari Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Iqbal–Dinda."
Acara yang berlangsung pada Selasa, 3 Juni 2025, di Ruang Sidang Utama FHISIP Unram ini menjadi forum krusial untuk mengevaluasi dan mengkritisi capaian awal kepemimpinan Gubernur Iqbal dan Wakil Gubernur Dinda dalam mewujudkan visi "NTB Makmur Mendunia."
Diskusi ini menghadirkan lima narasumber pakar di bidangnya Dr. Lalu Wira Pria Suhartana, Dr. Iwan Harsono, Dr. Adhar Hakim, Dr. Alfin Sahrin, dan Ali Usman Ahim.
Yusril Ihza Mahendra bertindak sebagai moderator menegaskan bahwa forum ini bertujuan sebagai ruang diskusi terbuka, bukan ajang penghakiman, untuk menakar progres NTB.
Dalam pengantarnya, Yusril menegaskan forum Catatan Rakyat tidak dimaksudkan untuk menghakimi, melainkan sebagai ruang diskusi terbuka guna menakar apakah NTB benar-benar bergerak menuju arah yang lebih baik atau justru mengalami kemunduran.
Dekan FHISIP Unram Dr. Lalu Wira Pria Suhartana menyoroti pentingnya evaluasi visi.
Ia mempertanyakan indikator konkret dari jargon "Makmur dan Mendunia," serta menilai bahwa indikator kemakmuran belum jelas dalam kebijakan saat ini.
Dr Lalu Wira juga mengkritik diksi "mendunia" yang menurutnya perlu ditinjau ulang secara faktual, dengan target awal nasional sebelum mendunia.
Selain itu, dia menyoroti peran BUMD dan belum memberikan umpan balik nyata kepada masyarakat, menekankan perlunya pengelolaan BUMD secara profesional.
Pandangan ekonomi disampaikan oleh Dr Iwan Harsono yang mengaitkan defisit ekonomi NTB sebesar 1,49 persen dengan kebijakan larangan ekspor tambang.
Dia menekankan potensi sektor pertanian dan pariwisata hijau sebagai alternatif yang lebih menjanjikan dibanding ketergantungan pada tambang, mengingat 36 persen penduduk NTB bekerja di sektor pertanian.
“Kalau ingin mendunia, maka harusnya ditargetkan dulu di level nasional. Pariwisata kita sudah mendunia, tapi kebijakan pemerintah baru ini belum menunjukkan arah konkret ke sana,” tambahnya.
Harapan tentang NTB Makmur Mendunia harus ditangkap dengan langkah nyata, kolaboratif, dan berkelanjutan.
“Pemerintah harus berpandangan jauh ke depan dan konsisten menjalankan apa yang telah direncanakan. Tidak cukup hadir, atau capaian hanya sekedar angka, tetapi harus benar-benar menyentuh kebutuhan rill masyarakat," tutur Dr Iwan Harsono.
Anggota DPRD NTB dari Fraksi Gerindra Ali Usman Ahim menyambut baik kritik publik sebagai bahan evaluasi.
Dia menjelaskan bahwa pemerintah sedang menyiapkan regulasi melalui PERDA dan membangun SDM melalui sistem meritokrasi.
Ia juga menekankan bahwa tahap ini baru proses "take off" dan hasilnya akan terlihat dalam satu tahun ke depan.
“Kami sedang siapkan regulasi lewat PERDA, dan pemerintah mulai membangun SDM lewat sistem meritokrasi, job fit, hingga multi-contest,” jelasnya.
Juru bicara LMI, Dr. Adhar Hakim mengkritik birokrasi NTB yang masih "gemuk" dengan belanja pegawai lebih dari 40 persen.
Dia juga menyoroti gaya kepemimpinan yang "omnipresent" di media sosial, namun minim penyelesaian masalah riil, serta mengkritik penempatan jabatan yang masih didasari tim sukses, menjadikan open bidding hanya formalitas.
“Kalau penempatan jabatan masih karena tim sukses, bukan kemampuan, maka open bidding hanya formalitas belaka,” kritiknya.
Dari perspektif hukum dan politik, Dr Alfin Sahrin menyoroti kultur politik lokal yang masih diwarnai konflik kepentingan dan kultur patrimonial.
Dia menekankan pentingnya kontrol publik melalui media sosial sebagai alat demokrasi, menegaskan bahwa visi tanpa eksekusi hanya jadi retorika.
“Visi tanpa eksekusi hanya jadi retorika. Kita butuh pemimpin yang bukan hanya tampil di media, tapi menyelesaikan masalah riil,” katanya.
Menanggapi berbagai kritik, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi NTB Yusron Had, menyampaikan sejumlah capaian pemerintahan Iqbal–Dinda selama 100 hari pertama.
Capaian tersebut meliputi penurunan angka pengangguran menjadi 3,22 persen, pertumbuhan sektor pertanian sebesar 10,28 persen, pelunasan sejumlah utang daerah, penataan kelembagaan, serta pelaksanaan program unggulan seperti Desa Berdaya.
Yusron juga menegaskan komitmen pemerintah dalam membangun sistem meritokrasi yang stabil dan transparan.
“Sistem terus dibangun agar dapat dikontrol oleh publik. Ini bagian dari komitmen kami untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” ungkapnya.
Diskusi diakhiri dengan refleksi bersama bahwa visi besar harus dirasakan secara konkret oleh rakyat. ***
Editor : Jelo Sangaji