LombokPost - Unggahan akun Facebook KacaMata Kritis mendadak viral. Akun ini mengkritik keras kebijakan beasiswa di era Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal yang dinilai lambat mencairkan anggaran beasiswa.
Dalam unggahan itu disebutkan, mahasiswa penerima beasiswa NTB di Republik Ceko tidak lagi menerima anggaran yang dijanjikan Pemprov NTB sejak Oktober 2024 hingga Juni 2025. Bantuan itu mencakup biaya hidup, pendidikan layak, dan kebutuhan lain.
Mahasiswa disebut telah berkomunikasi dengan Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) NTB, namun tidak mendapat respons. Protes pun diarahkan kepada Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal yang dinilai tidak memberikan solusi atas kondisi mahasiswa di Republik Ceko.
Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) NTB I Gde Putu Aryadi menegaskan, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal tidak pernah menghentikan anggaran untuk program beasiswa NTB.
“Tidak ada yang disetop,” ujarnya saat dikonfirmasi Lombok Post, Kamis (12/6).
Tahun ini, BRIDA NTB mengalokasikan anggaran sebesar Rp 477 juta untuk mendanai program beasiswa NTB. Penerima beasiswa tersebar di beberapa negara seperti Malaysia, Republik Ceko, dan Polandia.
“Kebutuhan Rp 477 juta untuk semua beasiswa yang on going tahun ini. Per mahasiswa dapatnya nggak sama. Ini contohnya, di Malaysia ada yang ditanggung kampus. Kalau di Ceko, living cost itu yang biasanya lebih besar,” terang mantan Kepala Disnakertrans NTB itu.
Pencairan anggaran dilakukan setiap tiga hingga empat bulan. Namun, menurut Aryadi, saat ini pencairan membutuhkan proses karena Gubernur NTB bersikap sangat hati-hati.
Sebelumnya, BRIDA NTB disarankan BPK dan Inspektorat agar lebih tertib administrasi dalam penggunaan anggaran beasiswa NTB. “Sekarang semua harus di-SK-kan. Setelah tanda tangan Pak Gubernur, baru cair. Sekarang sudah berproses,” jelasnya.
BRIDA NTB juga tidak lagi menyalurkan anggaran melalui LPP NTB. Dana harus diterima langsung mahasiswa. “Ini transfernya harus ke mana, saya harus pastikan itu. Sebelumnya kan ke LPP. Namun hubungan hukumnya dengan LPP apa? Seharusnya langsung ke mahasiswa yang bersangkutan. Ini harus klir. Ini pertanggungjawaban penggunaan anggaran daerah,” jelasnya.
Ia tidak ingin pengelolaan anggaran beasiswa NTB kembali bermasalah. Sebelumnya, LPP NTB bahkan harus mengembalikan anggaran karena temuan audit BPK atas kelebihan pembayaran dalam beberapa kegiatan.
“Hasil audit BPK sebelumnya ada yang mengembalikan karena lebih membayar. Sehingga kita sekarang sangat berhati-hati. Tetapi saya tegaskan lagi, tidak ada yang menyetop. Semua sedang berproses karena mereka belajar sekarang di tahun terakhir,” tandas Aryadi.
Editor : Siti Aeny Maryam