Lombok Post - Insiden terjatuhnya Juliana Marins (27), wisatawan asal Brasil di Gunung Rinjani pada 21 Juni lalu masih berbuntut panjang.
Kantor Pembela Umum Federal Brasil (DPU) dikabarkan telah meminta Kepolisian Federal Brasil (PF) untuk membuka penyelidikan atas kasus kematian Juliana. Dilakukan untuk melihat kemungkinan adanya kelalaian dari otoritas Indonesia.
Menanggapi hal ini, Plh Sekda NTB Lalu Mohammad Faozal menegaskan tindakan tersebut tidak bisa dilarang. Namun penting diketahui publik, selama penanganan insiden Juliana, Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya maksimal.
“Artinya baik dari proses rescue dan lain-lain yang sudah dilakukan itu, sudah seperti standar yang ada di Indonesia,” jelasnya.
Berikutnya, pada proses autopsi jenazah Juliana. Ia mendengar pihak keluarga melalui kuasa hukumnya telah meminta digelar autopsi kedua.
Keluarga disebut khawatir adanya ketidakjelasan waktu dan penyebab meninggalnya Juliana.
Faozal menerangkan proses autopsi telah dilakukan secara profesional dan ditangani ahli di bidang tersebut. Dokter Spesialis Forensik Rumah Sakit Bali Mandara Ida Bagus Putu Alit yang melakukan autopsi terhadap jenazah Juliana, Jumat lalu (26/6).
“Autopsi dilakukan oleh dokter profesional yang memang tugasnya untuk forensik, dan itu dikawal oleh pihak kepolisian,” jelas Faozal.
Pemprov NTB menganggap semua prosedur tersebut sudah yang terbaik, tidak ada yang salah. “Yang jelas catatan saya mewakili pemprov, apa yang sudah dilakukan oleh negara dengan alat yang ada sudah sesuai dengan standar yang ada di Indonesia,” kata dia.
Baca Juga: Waduh! Ternyata Banyak Pemandu Pendaki Ilegal di Gunung Rinjani
Berkaitan dengan kemungkinan adanya gugatan yang dilayangkan Pemerintah Brasil, Faozal yakin ini menjadi atansi Pemerintah Indonesia karena sudah menyangkut hubungan antarnegara.
“Nanti negara yang akan berbicara soal apa yang dilakukan oleh Indonesia, bukan NTB karena apa yang berproses di Rinjani itu juga negara yang melakukan, Basarnas dan kepolisian adalah negara, Balai TNGR bagian dari pemerintah juga, kita Pemprov NTB sudah terlibat juga,” jelas Faozal.
“Kami juga akan koordinasi dengan Kemenlu, Kementerian Kehutanan selaku pengelola, TNGR dan Basarnas, serta Polri dan lainnya,” terangnya.
Faozal sejatinya tak menyangka dengan adanya potensi gugatan semacam ini. Menurut dia, tidak ada yang menginginkan insiden ini terjadi.
“Semua orang nggak ingin sampai di situ, banyak hal juga yang harus kita pikirkan, dan pemerintah tidak tinggal diam, pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh,” pungkasnya.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan terkait proses evakuasi, tidak dipungkiri ditemui sejumlah tantangan ekstrem yang dihadapi tim SAR. Penggunaan drone dengan sensor termal terhambat oleh cuaca berkabut dan hujan.
Sementara itu, dua helikopter yang disiagakan tidak dapat melakukan air lifting karena kondisi puncak yang sangat berpasir berisiko membahayakan helikopter dan keselamatan tim. Karena itu, evakuasi dilakukan secara manual oleh tim penyelamat.
“Teman-teman tim SAR sudah melakukan yang terbaik yang mereka bisa, bahkan mereka mempertaruhkan keselamatan mereka sendiri,” tegas gubernur.
Editor : Akbar Sirinawa