LombokPost - Meluasnya dampak banjir yang melanda Kota Mataram, Minggu (6/7), membuat Pemprov NTB bergerak cepat melakukan rehabilitasi pascabencana.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengumumkan status tanggap darurat bencana banjir, sejak 7 Juli hingga 10 hari ke depan.
Penetapan status tersebut untuk memudahkan antarpemangku kebijakan saling berkoordinasi.
“Saya sampaikan bahwa pemerintah provinsi sudah menetapkan status tanggap darurat bencana, sudah ditetapkan, sehari setelah bencana,” tegasnya, saat ditemui Selasa (8/7).
Sebab, Kota Mataram adalah wajah NTB sehingga kolaborasi dan sinergi dalam proses penanganan kedaruratan dan pemulihan pascabencana dilakukan lintas sektor secara bersama dan gotong royong.
“Yang ingin kami tunjukkan kepada masyarakat, ketika ada bencana, masyarakat tidak sendiri dalam menghadapinya, ini bencana kita semua, sehingga semua instansi pemerintah kita minta turun,” jelas gubernur.
Plh Sekda NTB Lalu Mohammad Faozal menegaskan penetapan status tersebut merupakan bentuk respons cepat Pemprov NTB dalam mempercepat proses pemulihan pascabencana di Kota Mataram.
“Kita saling berkolaborasi, proses penanganan bisa lebih cepat dan terkoordinasi,” jelasnya.
Selama masa tanggap darurat, pemprov akan mengaktifkan posko pengaduan dan posko tindakan, yang berlokasi di halaman Kantor Gubernur NTB.
Apabila masyarakat membutuhkan informasi, bisa mendatanginya langsung.
“Teman-teman dari BPBD, dinsos dan unsur lainnya akan standby di sini, masyarakat bisa menyampaikan apa yang menjadi keluhan,” tegas pria yang juga menjabat Asisten II Setda NTB ini.
Di samping itu, selama proses pemulihan pascabencana, Pemprov NTB mengerahkan sumber daya, termasuk aparatur sipil negara (ASN). Mereka semua dilibatkan langsung untuk membantu masyarakat. Pemprov menyebutnya solidaritas dalam aksi Bakti Bencana.
“Besok (hari ini, Red) para ASN pemprov akan turun ke lokasi terdampak bencana,” ujarnya.
Faozal pun sudah membagi tugas berdasarkan OPD yang menaungi masing-masing Asisten Setda NTB. Peran OPD di bawah nauangan Asisten 1 Setda NTB, bertanggung jawab memback up area perkantoran OPD provinsi yang tersebar di sepanjang Jalan Majapahit.
OPD di bawah naungan Asisten II dan III akan fokus ke wilayah terdampak banjir secara langsung. “Ini mereka membantu masyarakat membersihkan rumahnya, ini sudah kami umumkan ke teman-teman,” kata dia.
Dia meyakinkan, upaya dan langkah semacam ini tidak mengambil alih tugas Pemkot Mataram. Seperti arahan Gubernur Iqbal, pemprov pada posisi memback up, membantu Pemkot Mataram agar sama-sama bangkit dari bencana banjir. “Saya pastikan nggak ada tumpang tindih kewenangan, kami membantu agar sama-sama pulih, ini masyarakat NTB,” jelasnya.
Sementara itu, berkaitan dengan penyaluran bantuan logistik, Pemprov NTB memberikan kewenangan penuh kepada Pemkot Mataram. “Distribusi bantuan akan dikoordinir oleh pak Wali Kota Mataram karena beliau yang paling tahu kondisi dan sebaran wilayah terdampak,” tandasnya.
Kepala Pelaksana BPBD NTB Ahmadi mengatakan banjir di Kota Mataram memang cukup parah. Sehingga kerugian materil dan infrastruktur ditaksir mencapai Rp 55 miliar lebih.
“Kita tahu, permukiman di kota ini sangat padat, harga benda, kemudian infrastruktur yang rusak, belum lagi fasilitas umum membuat nilai kerugian itu banyak, ya nilainya mungkin lebih dari Rp 55 miliar,” terangnya.
Dengan SK tanggap darurat tersebut, pihaknya telah mengajukan permintaan bantuan anggaran kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memenuhi kebutuhan mendesak selama masa tanggap darurat. Jumlahnya Rp 300 juta.
“Nanti keputusan berapa yang akan diberikan ke NTB, itu keputusan dari BNBP, kita sedang menunggu,” ujarnya.
Selanjutnya, BPBD juga mengajukan anggaran kepada Pemprov NTB, agar bisa menggunakan Biaya Tak Terduga (BTT) dari APBD NTB, dalam masa tanggap darurat. Menurutnya, hal ini genting karena pemerintah dalam beberapa hari ke depan, harus menyiapkan konsumsi masyarakat yang terdampak, serta untuk membiayai kegiatan operasional pemulihan pascabencana.
“Ini sedang kami bahas dan susun suratnya, anggarannya di kisaran Rp 300 juta – Rp 500 juta, segera kami ajukan ke pak pj sekda kemudian disahkan nanti oleh pak gubernur,” tandas Plt Kepala Dinas LHK NTB tersebut.
Sementara itu, bantuan penanganan banjir di Kota Mataram juga datang dari ITDC. Ada alat berat, kebutuhan pangan, perlengkapan kebersihan, perlindungan kesehatan, hingga dukungan alat berat untuk membantu percepatan proses pemulihan di wilayah yang terdampak banjir.
“Ini bentuk sinergitas kami dengan pemerintah daerah,” jelas Direktur Operasi ITDC Troy Warokka, di Kantor Gubernur NTB.
Untuk alat berat, ITDC mengerahkan satu unit ekskavator dan dua unit dam truk untuk membantu proses normalisasi dan pembersihan wilayah terdampak, khususnya di area yang mengalami endapan lumpur dan kerusakan infrastruktur ringan.
Troy menegaskan bantuan ini merupakan wujud nyata kepedulian dan solidaritas ITDC terhadap masyarakat NTB, khususnya warga Kota Mataram yang terdampak langsung oleh bencana banjir.
“Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat serta mempercepat proses pemulihan pascabencana,” tandasnya.
Dampak Banjir Dahsyat Kota Mataram
(Per 8 Juli 2025)
- 9.151 KK atau 35.775 jiwa terdampak
- 1 orang meninggal
- 17 orang luka-luka
- 740 orang mengungsi
- 15 gedung perkantoran terendam
- Puluhan toko terendam
- 7 rumah rusak ringan
- 39 rumah rusak sedang
- 30 rumah rusak berat
- 9.151 rumah terendam
*Sumber: BPBD NTB (yun/r3)
Editor : Pujo Nugroho