LombokPost - Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan sedang menggaungkan program ketahanan pangan. Salah satunya di NTB.
Diketahui, Bumi Gora menjadi daerah lumbung pangan nasional. Khususnya jagung dan padi.
Anggota DPRD NTB Muhammad Aminurlah mendorong Pemprov NTB dan pemerintah daerah memberikan dukungan sarana prasarana untuk mengakselerasi produksi padi dan jagung. Seperti perbaikan jaringan irigasi, bendungan, pengadaan alat-alat pertanian.
“Saya mendukung program ketahanan pangan oleh pemerintah pusat, tapi harusnya dibarengi dengan perbaikan-perbaikan jaringan irigasi maupun bendungan yang ada di NTB. Serta pengadaan alsintan seperti traktor, alat pemotong padi, dan lainnya,” tegas Aminurlah kepada wartawan, Rabu (16/7).
Dia mencontohkan kerusakan jaringan irigasi dan bendungan di Bima. Menurut dia, respon pemerintah daerah terhadap kerusakan jaringan irigasi dan bendungan (DAM) sangat lamban. "Kerusakan infrastruktur pertanian yang dibiarkan berlarut-larut telah berdampak serius terhadap kehidupan petani," ujarnya.
Hasil pantauan pria yang akrab disapa Maman di lapangan menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Misalkan di Kecamatan Ambalawi. Di sana terdapat tujuh bendungan yang rusak parah. "Lima tahun terakhir tidak ada yang diperbaiki. Apalagi setelah banjir bandang kemarin, kondisinya tidak bisa dipakai lagi,” katanya.
Hal serupa juga terjadi di Kecamatan Wera, dengan jumlah kerusakan yang sama. “Kasihan masyarakat. Ini alasan saya intens bersuara dalam sidang paripurna. Bagaimana kita mau bicara pengentasan kemiskinan, kalau kebutuhan dasar petani saja tidak dipenuhi?” ujarnya eks anggota DPRD Bima tiga periode ini.
Maman menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi petani yang kini kesulitan bercocok tanam akibat kerusakan irigasi.
“Masyarakat seharusnya sudah panen. Tapi sudah beberapa bulan ini mereka tidak bisa membajak sawah karena irigasinya tidak berfungsi. Biasanya mereka panen tiga sampai empat kali setahun, sekarang tidak bisa sama sekali,” tuturnya.
Diapun mempertanyakan sikap pemerintah provinsi dan kabupaten yang dianggap lamban mengambil tindakan. “Di mana hati nurani kita sebagai pemerintah? Sampai hari ini tidak ada action,” tegasnya.
Dia juga menyoroti anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) Provinsi NTB yang menurutnya belum digunakan secara maksimal untuk membantu masyarakat terdampak bencana banjir Wera-Ambalawi, belum lama ini. “BTT itu lebih dari Rp 400 miliar. Kenapa tidak segera dijadikan program prioritas agar masyarakat tidak makin miskin?” tanya dia.
Lebih lanjut, Maman menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan kelembagaan untuk mengembalikan kejayaan swasembada pangan dalam dua hingga tiga tahun ke depan, khususnya untuk komoditas strategis seperti padi dan jagung.
“Kunci dari semua ini adalah semangat kolaborasi. Antara pusat dan daerah, antara pemerintah dan petani, serta antar kelembagaan. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus bergandeng tangan untuk memperluas tanam, meningkatkan produksi, dan memastikan efisiensi distribusi pangan,” tegasnya.
Maman menyampaikan optimismenya terhadap masa depan pangan NTB. Dia menegaskan, pencapaian kemandirian pangan bukanlah hal yang mustahil selama semua pihak dapat saling bersinergi.
“Saya percaya, dengan semangat gotong royong dan sinergi antarpihak, kita bisa wujudkan Indonesia yang swasembada, mandiri, dan berdaulat pangan. NTB adalah bagian penting dari mimpi besar itu,” pungkasnya. (jlo/r5)
Editor : Jelo Sangaji