LombokPost--Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Anugerah Legislasi Daerah Tahun 2025, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH) Kanwil Kemenkum NTB, Edward James Sinaga, bersama para Perancang Peraturan Perundang-undangan selaku operator SIPPDAH, mengikuti kegiatan Persiapan Anugerah Legislasi Daerah secara virtual melalui Zoom Meeting, Selasa (5/8).
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Direktur Fasilitasi Pembentukan Perda dan Perkada serta Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Widyastuti.
Dalam arahannya, disampaikan bahwa penilaian penganugerahan akan merujuk pada dokumen-dokumen pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Raperkada) yang telah selesai diproses sejak 1 Juli hingga 31 Desember 2024.
Proses unggah dokumen dilakukan melalui laman https://sippdah.peraturan.go.id/, dengan tenggat waktu pengisian data selama 10 hari kerja, yaitu mulai 6 Agustus hingga 19 Agustus 2025 pukul 00.00 WIB.
Adapun indikator penilaian meliputi Ketepatan waktu pengharmonisasian (30 persen), kelengkapan dokumen (20 persen), kesesuaian capaian rancangan harmonisasi dengan propemperda (20 persen) dan keterlibatan langsung Kakanwil atau Pimpinan Tinggi dalam memimpin rapat harmonisasi (30 persen).
Menindaklanjuti arahan dari pusat, Edward menginstruksikan seluruh Perancang Peraturan Perundang-undangan, khususnya para operator SIPPDAH, untuk segera melakukan unggah dokumen secara lengkap, akurat, dan tepat waktu.
Ia menekankan pentingnya kerja kolektif dalam memastikan Kanwil NTB berkontribusi optimal dalam ajang penghargaan ini.
Editor : Kimda Farida