LombokPost - Kinerja fiskal Provinsi NTB menunjukkan tren positif sepanjang paruh pertama tahun 2025. Data terbaru menunjukkan, realisasi pendapatan pemerintah pusat di wilayah NTB terus memenuhi target yang telah ditetapkan.
“Pencapaian ini mencerminkan ketahanan ekonomi NTB di tengah berbagai tantangan nasional maupun regional,” terang Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPB) NTB Ratih Hapsari Kusumawardani.
Kinerja fiskal yang solid ini menjadi indikator penting dalam menjaga stabilitas keuangan daerah, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Data terbaru menunjukkan, realisasi pendapatan negara di NTB mencapai Rp 1,73 triliun. atau 40,2 persen dari target APBN.
Kontribusi terbesar datang dari penerimaan pajak yang berhasil mengumpulkan Rp 1,28 triliun atau 36,03 persen dari target. “Pencapaian ini menunjukkan bahwa sektor pajak masih menjadi tulang punggung utama dalam pengumpulan pendapatan negara di NTB,” kata Ratih.
Performa pajak yang kuat ini didorong oleh percepatan belanja pemerintah serta meningkatnya aktivitas ekonomi di berbagai sektor. Seperti, sektor perdagangan besar dan eceran serta jasa keuangan, menjadi motor penggerak utama yang berkontribusi signifikan terhadap penerimaan PPN, PPh badan, dan PPh orang pribadi.
Selain pajak, penerimaan kepabeanan dan cukai juga memberikan kontribusi yang substansial terhadap realisasi pendapatan negara. Mencapai Rp 55,45 miliar atau 42,89 persen dari target. “Bea Masuk tercatat sebesar Rp 28,05 miliar yang didorong oleh tingginya impor komoditas untuk kebutuhan peralatan smelter, sebuah indikasi dari geliat industri pengolahan di daerah ini,” ujarnya.
Di sisi lain, Bea Keluar juga berhasil menyumbang Rp 17,23 miliar, meski pun target untuk tahun 2025 adalah nihil. Penerimaan ini merupakan kekurangan dari Bea Keluar Desember 2024 yang baru terealisasi pada tahun ini.
Ratih mengatakan penerimaan dari cukai juga berperan penting. Cukai atas hasil tembakau berhasil mengumpulkan Rp 9,97 miliar hingga Juni. Selain bertujuan mengendalikan konsumsi, pengenaan cukai ini juga menjadi sumber pendapatan tambahan bagi negara.
Pendapatan negara juga terkumpul dari jenis Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Ini mencatatkan angka yang impresif, dengan realisasi Rp 395 miliar atau 63,66 persen dari target APBN. “Angka ini menunjukkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengumpulan pendapatan negara melalui pembayaran atas berbagai layanan publik,” kata dia.
Beberapa sumber PNBP yang signifikan, di antaranya layanan paspor yang mengumpulkan Rp 16,59 miliar. Layanan administrasi kendaraan; STNK dan BPKB sebesar Rp 31,75 miliar. Layanan jasa di sektor pendidikan dan kesehatan yang menjadi kontributor terbesar di angka Rp 177,35 miliar, serta pungutan resmi dari wisata alam sebesar Rp 10,36 miliar.
Seluruh pendapatan yang dikumpulkan ini nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat, melalui berbagai belanja negara yang dilakukan pemerintah di daerah. Baik untuk pembangunan infrastruktur, layanan publik, maupun program-program kesejahteraan.
Kinerja fiskal yang baik ini menjadi modal penting bagi NTB untuk terus memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Dengan realisasi yang terus melampaui target, pemerintah daerah dan pusat diharapkan dapat terus bersinergi untuk mengoptimalkan potensi yang ada,” tandasnya.
Editor : Jelo Sangaji