Lombok Post-Satuan Tugas (Stagas) Program Makan Bergizi Gratis (Satgas MBG) NTB menerima berbagai laporan dari masyarakat. Ini terkait dugaan praktik menyimpang dalam proses pelaksanaan di sejumlah kabupaten/kota.
“Sudah kami terima laporannya,” tegas Ketua Tim Satgas MBG NTB Ahsanul Khalik, Rabu (6/8).
Ada indikasi permainan oknum dalam proses pendaftaran mitra, kemudian tekanan terhadap pelaksana di lapangan. Serta penyalahgunaan wewenang oleh oknum Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang bertugas di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi milik mitra.
Laporan awal mengindikasikan ada yang mengatasnamakan Badan Gizi Nasional. Oknum itu diduga menjual akses pendaftaran kemitraan melalui tautan resmi Badan Gizi Nasional.
“Ada pihak-pihak yang menawarkan bantuan mendapatkan ID kemitraan dengan imbalan uang, dengan mengaku bisa dalam tanda kutip ya, mengatur proses di BGN,” jelas mantan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) NTB tersebut.
Ada pula laporan dugaan tekanan oleh oknum SPPI terhadap mitra SPPG.
Bentuk tekanannya, seperti mempersulit proses kerja sama, menuding harga pembelian bahan pangan terlalu tinggi, maupun survei harga langsung.
“Dugaan yang kami terima menyebut bahwa tekanan itu digunakan agar mitra diarahkan membeli bahan dari supplier tertentu yang justru harganya lebih mahal. Artinya, ini bukan soal efisiensi, tapi ada indikasi kepentingan tersembunyi,” bebernya.
Hal lain yang juga menjadi perhatian adalah dugaan permintaan uang dari oknum SPPI kepada mitra. Padahal dana operasional sudah dicairkan rutin sebesar Rp 2 juta setiap pekan oleh akunting yang ditunjuk.
Lebih parah lagi, ada laporan penundaan pencairan dana secara sepihak oleh SPPI, dengan alasan yang tidak jelas.
“Minggu pertama dana operasional baru keluar di minggu ketiga, itupun setelah diminta berkali-kali. Ini tidak sesuai SOP. Ketika dapur sudah berjalan, dukungan dana harus tersedia,” jelasnya.
Bahkan, beberapa laporan menyebut oknum SPPI juga berperan sebagai supplier di SPPG yang ia pimpin. Salah satunya, disebut telah menyuplai susu.
Satgas MBG juga menyoroti laporan dari akunting, ahli gizi, dan asisten lapangan yang merasa mendapat tekanan dari oknum SPPI.
Beberapa bahkan memilih mengundurkan diri. Salah satu kasus yang masuk, menyebut bahwa SPPI langsung mengganti akunting lama tanpa pembenahan sistem, kemudian menjalankan keuangan SPPG secara tertutup, dan melarang mitra mengetahui alur pengeluaran.
“Ini bukan hanya tidak etis, tapi juga mengkhianati semangat program MBG yang digagas presiden, Kami akan mendalami semua laporan ini,” ujarnya lagi.
Editor : Akbar Sirinawa