LombokPost - Kekhawatiran mencuat mengenai krisis air bersih di kawasan Tiga Gili, khususnya Gili Trawangan dan Gili Meno. Hal itu akibat pencabutan izin lokasi PT Tiara Cipta Nirwana (TCN) oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Selama ini PT TCN satu-satunya operator seawater reverse osmosis (SWRO) yang menyuplai kebutuhan air bersih di sana.
Ketua Gili Hotels Association (GHA) Lalu Kusnawan menegaskan mendukung penuh proses hukum yang sedang berjalan. Namun, ia menekankan stabilitas pasokan air bersih tidak boleh terganggu. “Kami memohon agar pasokan air bersih ke Gili Trawangan tetap normal dan lancar, tanpa gangguan yang berarti,” ujarnya.
Air bersih sangat diperlukan kelangsungan operasional berbagai unit usaha di kawasan tersebut. Mulai dari penginapan, restoran, hingga fasilitas publik.
Gangguan pada pasokan air bersih bisa berdampak langsung pada pengalaman wisatawan. Hal itu pada akhirnya dapat merusak citra Gili Trawangan di mata dunia “Jika air bersih terganggu, pelayanan terganggu. Jika pelayanan terganggu, wisatawan tidak akan puas. Dampaknya bisa sangat luas, termasuk penurunan kunjungan dan rusaknya reputasi gili sebagai destinasi kelas dunia,” kata Kusnawan.
GHA juga menyampaikan keprihatinannya atas situasi yang lebih serius di Gili Meno. Sudah lebih dari satu tahun Gili Meno tidak mendapatkan pasokan air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
Pihaknya meminta pemerintah segera mencarikan solusi jangka pendek maupun jangka panjang, baik untuk Gili Trawangan maupun Gili Meno. “Kami tidak ingin masalah yang sama terus terulang,” tandasnya.
Sekda NTB Lalu Mohammad Faozal menegaskan surat dari Bupati Lombok Utara memang telah diterima oleh Pemprov NTB. Pemprov memilih untuk mempelajari lebih dalam sebelum mengambil keputusan, mengingat kompleksitas persoalan. “Ada surat dari bupati ke gubernur, tapi kan harus kita kaji ulang lagi,” ujarnya.
Pemprov NTB berencana akan mengundang bupati Lombok Utara guna mendapatkan penjelasan langsung dan menyeluruh.
Editor : Siti Aeny Maryam