LombokPost - Pemprov NTB menargetkan percepatan pengoperasian Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan mulai Oktober, seluruh Kopdes Merah Putih di Bumu Gora harus sudah mulai aktif beroperasi.
“Kita sudah 100 persen terbentuk secara badan hukum. Targetnya di bulan Oktober semua sudah aktif dan tancap gas,” tegasnya dalam Rakor Satgas Kopdes Merah Putih di Kantor Gubernur NTB, Rabu (20/8).
Tercatat 1.166 Kopdes Merah Putih yang telah memiliki badan hukum di NTB. Namun, dari jumlah tersebut, baru sebagian kecil yang sudah menjalankan aktivitas koperasi secara penuh.
Sebagai strategi percepatan dan pembinaan, Pemprov NTB akan menetapkan masing-masing lima koperasi per kabupaten/kota sebagai percontohan. Kopdes percontohan ini akan berfungsi sebagai tempat pelatihan dan pembelajaran, bagi koperasi lainnya. “Saya sudah arahkan untuk membuat model-model,” ujar Gubernur Iqbal.
Dalam fase awal operasionalnya, Iqbal menyebut fokus utama Kopdes Merah Putih adalah distribusi. Khususnya distribusi bahan pokok dan kebutuhan penting masyarakat. Seperti pendistribusian produk Bulog hingga Pupuk Indonesia.
Selain menjadi mitra distribusi produk nasional, gubernur juga mendorong agar koperasi desa dapat mengidentifikasi dan mengelola potensi lokal yang ada di desa masing-masing.
Potensi tersebut nantinya, bisa dipasarkan langsung ke konsumen atau pengguna melalui jaringan koperasi. “Kopdes juga akan tetap mengidentifikasi potensi lokal untuk kemudian dipasarkan melalui koperasi itu sendiri,” jelas gubernur.
Dia juga menekankan pentingnya kreativitas dan kemandirian pengelola koperasi dalam mengembangkan usaha. “Jangan sedikit-sedikit minta ke daerah. Yang penting pengurus koperasi harus mulai belajar berbisnis,” tegasnya.
Ia juga meminta para pengurus koperasi untuk mulai memahami dasar-dasar manajemen keuangan dan arus kas. Serta membangun hubungan dengan dunia perbankan. “Harus belajar,” saran mantan duta besar Indonesia untuk Turki itu.
Selama ini, desa seringkali hanya menjadi konsumen produk perkotaan, sehingga uang desa kembali mengalir ke kota dan tidak berputar di wilayahnya sendiri. “Koperasi ini akan menjadi wadah untuk menampung dan memenuhi kebutuhan produk-produk desa itu sendiri. Jika ada kebutuhan dari luar, rantai pasoknya dipersingkat, dari produsen langsung ke kopdes, tanpa melalui distributor atau agen,” kata gubernur.
Sejumlah BUMN besar seperti Bulog, BRI, Bank Mandiri, dan Pupuk Indonesia telah ditugaskan untuk menjadikan kopdes sebagai rantai pasok utama mereka. “Ini adalah momentum emas. Pemerintah pusat sudah menyiapkan segalanya, mulai dari dukungan finansial hingga regulasi,” tandasnya.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB Ahmad Masyhuri menambahkan pemprov optimistis progam akan berjalan, dan menjadi lokomotif pemberdayaan ekonomi lokal di tingkat desa.
Editor : Redaksi Lombok Post