LombokPost - Pemerintah pusat mengalokasikan sekitar Rp 950 miliar untuk memperbaiki infrastruktur dan fasilitas umum yang rusak akibat kerusuhan saat demo di sejumlah daerah.
Dinas PUPR NTB mengusulkan dua opsi untuk perbaikan kantor DPRD NTB, melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
“Kami bersama Komisi V DPRD NTB sudah mengirim usulan ke kementerian 4 September lalu,” terang Kepala Dinas PUPR NTB Sadimin, pada Lombok Post, Selasa (9/9).
Pemprov memang langsung tancap gas dalam pengajuan ini agar tidak tertinggal dalam alokasi anggaran pembangunan infrastruktur nasional. Terlebih saat ini, kapasitas fiskal daerah sangat terbatas.
“Ini harus cepat sih urusan begini, kalau lama-lama tuh ketinggalan kereta nanti, jadi tim langsung turun, langsung buat kajian, nggak boleh lama-lama sih. Provinsi kan nggak punya duit gitu,” ungkapnya.
Ada dua skenario yang diusulkan untuk menanggulangi kerusakan pada gedung utama DPRD NTB, yaitu rehabilitasi gedung lama atau pembangunan gedung baru.
Untuk opsi merehabilitasi gedung lama, ini dipertimbangkan karena struktur bangunan secara umum, khususnya di lantai dasar dan sebagian lantai dua, masih memungkinkan untuk digunakan kembali.
Sedangkan, lantai tiga gedung mengalami kerusakan paling parah akibat kebakaran dan harus dibongkar total, karena gedung terkena paparan suhu tinggi yang menyebabkan struktur dan kekuatan bangunan menurun.
“Sehingga dari estimasi kami yang lantai tiga itu harus dibongkar. Ini kalau yang rehab,” papar Sadimin.
Dalam rencana rehabilitasi, struktur lama akan diperkuat agar tahan gempa hingga magnitudo 9 Skala Richter (SR), mengingat sebelumnya gedung hanya dirancang untuk menahan gempa hingga 6-7 SR.
“Sekarang sudah harus 9 SR, karena yang isu megathrust itu kan, sehingga kapasitasnya harus dinaikkan,” jelasnya.
Baca Juga: DPRD NTB Beda Sikap soal PT GNE yang Diguyur Dana Segar Rp 8 Miliar
Total anggaran yang dibutuhkan untuk opsi ini mencapai Rp 76 miliar. Rinciannya, Rp 70 miliar lebih untuk perbaikan gedung utama DPRD NTB dan Rp 5 miliar lebih untuk mendukung rehabilitasi sekretariat.
Sementara itu, opsi kedua yang diajukan ke Kementerian PU, adalah membangun gedung DPRD NTB yang benar-benar baru. Menurut Sadimin, opsi ini lebih ideal dalam jangka panjang, karena gedung lama dianggap tidak lagi memadai dari sisi lokasi, fungsi, dan kapasitas.
“Gedung yang sekarang terlalu dekat dengan jalan raya, sangat rentan dan gampang terkena lemparan gitu,” ujarnya.
Selain itu, ruangan yang tersedia saat ini dinilai sudah tidak mencukupi kebutuhan seluruh fraksi di DPRD NTB. Kemudian, daya tahan struktur bangunan terhadap gempa besar harus ditingkatkan. Sehingga desain gedung harus bisa menahan gempa hingga 9 SR.
“Pertimbangan tadi kondisi gempa juga harus diperkuat kapasitasnya. Agar kalau ada gempa tetap ramah terhadap gempa gitu,” jelas mantan kepala Dinas Perkim NTB tersebut.
Rencana pembangunan baru ini juga mencakup reorganisasi ruang dan fasilitas, termasuk parkir di lantai dasar gedung, dengan model semi basement, ini bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan mekanikal-elektrikal serta parkir.
Serta desain bangunan bertingkat 3–4 lantai yang akan ditarik mundur beberapa meter dari jalan raya. Kecuali, rumah dinas yang ada di belakang gedung DPRD NTB dibongkar terlebih dahulu, setidaknya bisa memundurkan posisi gedung sejauh 15 meter.
Namun tampaknya, hal itu sulit dilakukan. “Itu sudah cukup lumayan mengurangi risiko, kalau ada yang melempar, tidak langsung kena, tapi ini sulit saya rasa,” ujarnya.
Sadimin juga memaparkan, bangunan baru akan dilengkapi dengan pelindung khusus di bagian luar, seperti yang digunakan pada bangunan Bank NTB Syariah.
Pelindung berbahan stainless tersebut bertujuan melindungi dinding dari kerusakan akibat aksi vandalisme, terutama saat terjadi demonstrasi atau unjuk rasa.
Opsi pembangunan baru membutuhkan anggaran yang jauh lebih besar, yakni lebih dari Rp 200 miliar lebih, dengan luasan gedung dan kapasitasnya akan meningkat secara signifikan.
Sadimin sendiri belum mengetahui pasti, berapa luas total seluruh lahan gedung DPRD NTB saat ini, namun pastinya gedung lama yang dibakar tersebut, menempati area seluas 5 ribu meter persegi.
“Dengan luas lahan seperti itu, artinya mau rehab atau bangun baru masih bisa,” ujarnya.
Nantinya, desain gedung tidak disiapkan oleh pemprov, melainkan akan disiapkan langsung oleh Kementerian melalui unit perencanaannya.
Setelah disetujui, pembangunan akan langsung dijalankan oleh pemerintah pusat, dan Pemprov NTB akan menerima gedung yang sudah jadi.
“Nanti perencananya kan pemerintah pusat semua. Kita tinggal terima gedung aja. Paling ya pemprov diajak diskusi kebutuhan kayak apa, seperti yang sudah saya jelaskan itu,” terangnya.
Pemprov berharap, opsi membangun gedung baru bisa direalisasikan. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah pusat, bergantung pada kemampuan anggaran yang ada.
“Kalau kita kan sebenarnya yang baru kan, lebih bagus desainnya, jangka panjang, tetapi kita tunggu saja sekarang, ini tergantung kemampuan dana,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD NTB Hj Baiq Isvie Rupaedah sampai saat ini masih memberlakukan kebijakan Work From Anywhere (WFA) untuk semua anggota dewan.
Artinya, setiap anggota bisa bekerja dari mana saja. Seperti dari kantor-kantor partai atau dari rumah. Kebijakan WFA diberlakukan usai kantor DPRD NTB dibakar massa aksi pada Sabtu lalu (30/8).
Kondisi darurat membuat anggota dewan tidak memungkinkan untuk datang ke kantor setiap hari. “Jika ada kegiatan atau jadwal rapat baru di kantor sekretariat. Kalau sehari-hari ya WFA," kata Sekretaris DPRD NTB Hendra Saputra.
Editor : Jelo Sangaji