LombokPost – Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi, bersama Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) NTB, perwakilan Kementerian PU, Dinas PUPR NTB, serta sejumlah anggota dan pihak sekretariat, meninjau dan mengecek langsung kondisi terkini dari gedung DPRD NTB pascapembakaran, pada Sabtu (13/9).
Mori menyampaikan sejumlah hal penting, mulai dari kondisi fisik bangunan, komitmen perbaikan dari pemerintah pusat, hingga rencana rehabilitasi total yang ditargetkan rampung pada tahun depan.
“Saya datang bersama kepala balai kita yang mewakili kementerian PU dan sudah ada komitmen langsung dari Presiden,” jelasnya.
Melalui Kementerian PU, penanganan gedung pemerintahan yang terdampak demonstrasi akan ditanggung oleh pemerintah pusat.
Politisi partai Nasdem tersebut menekankan pentingnya percepatan rehabilitasi gedung DPRD NTB, mengingat peran strategis lembaga ini dalam pengambilan keputusan penting di tingkat daerah.
“Ini adalah tempat di mana banyak keputusan-keputusan daerah yang bersifat strategis dan diputuskan di gedung ini,” jelasnya.
Sebelumnya, Pemprov NTB dan pihaknya mengusulkan dua opsi penanganan gedung DPRD NTB ke Kementerian PU. Rehabilitasi dan membangun baru.
Dari hasil tinjauan langsung tersebut, diputuskan bahwa penanganan gedung DPRD NTB dilakukan dengan skema direhabilitasi. “Kita rehab saja ini,” kata pria kelahiran 1972 tersebut.
Adapun jumlah anggaran yang dibutuhkan sebelumnya untuk rehabilitasi mencapai Rp 76 miliar lebih. Namun perihal anggaran, Mori mengungkapkan usulan biaya yang masuk bisa mencapai Rp 100 miliar.
Tetapi, anggaran final akan disesuaikan dengan kebutuhan teknis di lapangan. Harapannya, seluruh anggaran yang dibutuhkan bisa dipenuhi oleh pemerintah pusat.
“Anggaran ini sesuai dengan kebutuhan. Nanti juga di luar bangunan ini ada mebler dan sound system sebagainya. Tapi ini akan menjadi bahan kajian, diskusi kami baik di pemerintah pusat maupun Pemda,” terangnya.
Menurut Mori, terpenting saat ini adalah mempercepat urusan administratif oleh Pemprov NTB, agar proyek rehabilitasi bisa segera dimulai.
"Nanti akan kami sesuaikan. Mudah-mudahan anggarannya tidak sebesar itu. Tentunya, anggaran ini disesuaikan dengan kebutuhan. Di luar bangunan ini, nantinya akan ada mebeler juga,” kata dia.
Selain memperkuat struktur bangunan, rehabilitasi juga akan disesuaikan dengan perkembangan jumlah anggota DPRD NTB yang saat ini bertambah.
Sebelumnya, gedung dirancang untuk 55 anggota, sementara ke depan akan menampung 65 anggota dewan. Di struktur lama, hanya mampu bertahan untuk gempa berkekuatan magnitudo 6, sementara standar magnitude 9,8.
“Tentu akan ada penyesuaian kapasitas dan fungsi ruang sesuai jumlah anggota saat ini. Ini juga akan masuk dalam rancangan rehab,” tambah Mori.
Pemerintah daerah dan pusat menargetkan rehabilitasi gedung DPRD NTB selesai pada tahun 2026. Namun, hal ini sangat bergantung pada kelengkapan administrasi dan percepatan proses teknis lainnya.
“Sekali lagi, kita berharap administrasi segera tuntas agar pembangunan bisa dimulai tahun depan,” tandasnya.
Kepala PUPR NTB Sadimin legawa jika pemerintah pusat akhirnya memutuskan, penanganan gedung DPRD NTB menggunakan skema rehabilitasi, bukan dengan membangun baru seperti yang diharapkan sebelumnya. “Namanya usulan kan,” ujarnya.
Tentu dalam penanganan nantinya, struktur lama dari bangunan akan diperkuat agar memenuhi standar ketahanan gempa terbaru, bermagnitudo 9,8
“Struktur bangunan yang lama akan diperkuat dengan menambah beberapa dinding beton, namanya dinding geser. Ini bertujuan agar bangunan bisa tahan hingga gempa,” kata dia.
Untuk rincian desain, nanti akan ditangani langsung oleh Kementerian PU. Rencananya, lantai 1 dan 2 gedung utama DPRD NTB dibiarkan tetap berdiri, sementara lantai 3 akan dibongkar. “Lantai tiga nanti jadi baru dia, nanti teman-teman dari balai dan kementerian akan merinci semuanya,” tandas Sadimin.
Editor : Jelo Sangaji