Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

394 Eks Honorer NTB Mulai Terima Tali Asih, Pemprov Cairkan Rp 1,37 Miliar

Y
Penulis: Yuyun Kutari❯
JANJI GUBERNUR: Lima eks honorer Pemprov NTB, mendapatkan tali asih yang diserahkan secara simbolis, usai upacara peringatan Harkitnas ke 118, di Lapangan Bumi Gora kompleks Kantor Gubernur NTB, Rabu (20/5). (IST/LOMBOK POST)
JANJI GUBERNUR: Lima eks honorer Pemprov NTB, mendapatkan tali asih yang diserahkan secara simbolis, usai upacara peringatan Harkitnas ke 118, di Lapangan Bumi Gora kompleks Kantor Gubernur NTB, Rabu (20/5). (IST/LOMBOK POST)

Advertisement

LombokPost - Pemprov NTB mulai mencairkan bantuan jasa pengabdian atau tali asih, bagi eks honorer yang sebelumnya tidak bisa diangkat dalam skema PPPK Paro Waktu.

Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Sekda NTB Abul Chair, usai upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke 118, di Lapangan Bumi Gora kompleks Kantor Gubernur NTB, Rabu (20/5).

“Pencairan tali asih ini merupakan salah satu bentuk realisasi janji bapak Gubernur NTB yang sebelumnya telah disampaikan pada 17 Desember 2025,” terang Kepala Biro Kesra Setda NTB H Amir.

Sebelumnya di data awal, sebanyak 518 eks honorer lingkup Pemprov NTB tergolong sebagai penerima bantuan. Namun, angka tersebut kemudian diverifikasi ulang oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan diaudit oleh Inspektorat NTB, guna memastikan bantuan diberikan tepat sasaran.

Terdapat sejumlah nama yang akhirnya tidak masuk dalam daftar penerima, karena berbagai alasan administratif maupun status kepegawaian.

Advertisement

Sebanyak 12 orang diketahui telah pensiun sebelum pengangkatan PPPK Paro Waktu, karena telah memasuki batas usia pensiun (BUP). 

Selain itu, 25 orang mengundurkan diri secara sukarela, namun datanya masih tercatat dalam basis data lama, sebelum pengunduran diri dilakukan.

Kemudian satu orang tercatat meninggal dunia sebelum proses pengangkatan PPPK Paro Waktu berlangsung. “Ada juga enam orang yang diberhentikan karena berbagai alasan pelanggaran selama bekerja di OPD tempat mereka bekerja,” katanya. 

Sementara itu, sebanyak 88 orang lainnya tidak masuk dalam daftar penerima karena bekerja di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Proses validasi dilakukan berulang kali untuk memastikan tidak ada kekeliruan dalam penyaluran bantuan. Dengan demikian, total penerima bantuan yang dipastikan menerima pencairan hingga saat ini sebanyak 394 orang.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Lombok PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pokir DPRD NTB Dihapus Total di APBD Perubahan 2026, Kegiatan Telanjur Berjalan Diaudit

Pokir DPRD NTB Dihapus Total di APBD Perubahan 2026, Kegiatan Telanjur Berjalan Diaudit

Pemprov NTB menghapus seluruh anggaran Pokir DPRD di APBD Perubahan 2026 setelah review Inspektorat menemukan sejumlah ketidaksesuaian.

Inspektorat Lobar Selamatkan Keuangan Daerah Rp 1,5 Miliar

Inspektorat Lobar Selamatkan Keuangan Daerah Rp 1,5 Miliar

Inspektorat berkomitmen mengawal proses penagihan hingga tuntas. Sanksi tegas dan langkah hukum siap dijatuhkan kepada pihak tak kooperatif.

Tunggu Review Inspektorat, Dewan NTB Tindaklanjuti Evaluasi KPK soal Pokir

Tunggu Review Inspektorat, Dewan NTB Tindaklanjuti Evaluasi KPK soal Pokir

Wakil Ketua DPRD NTB H Muzihir menegaskan pihaknya menghormati dan mendukung penuh langkah evaluasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer