Kementerian Koperasi (Kemenkop) akan merekrut 8.000 tenaga pendamping untuk mengawal operasional 80 ribu Koperasi Desa atau Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih di seluruh Indonesia.
Hal ini diungkapkan Sekretaris Kemenkop Ahmad Zabadi saat meninjau Kopdes Merah Putih Bojong Mangu, Kabupaten Bekasi, Sabtu (13/9) lalu.
Ahmad Zabadi mengungkapkan, tenaga pendamping ini disiapkan demi mengawasi jalannya Koperasi Desa Merah Putih agar berjalan lancar dan efektif. Karenanya, komposisi tenaga pendamping dibuat satu pendamping akan mengawal 10 koperasi.
Selain itu, tambah Ahmad Zabadi, program pendampingan ini sengaja dibuat demi memperbanyak SDM tenaga koperasi.
Pasalnya, program pendampingan merupakan salah satunya program business assistant. Yakni pelatihan bagi seluruh pengurus Kopdes Merah Putih akan dimulai pada awal Oktober.
"Para pendamping akan membantu pengurus memahami sistem bisnis dan operasional koperasi," jelas Ahmad Zabadi.
Kementerian Koperasi juga sudah menyiapkan buku panduan sebagai model bisnis yang bisa dijalankan. Pekan depan, Kemenkop sudah kolaborasi dengan BUMN pangan dan logistik.
Selain pendampingan, Kemenkop menekankan pentingnya pendataan terintegrasi yang sesuai dengan data desa presisi. Sistem ini akan menjadi pintu masuk kebijakan agar program tepat sasaran.
Ahmad Zabadi menegaskan data koperasi penting untuk memastikan distribusi manfaat ekonomi yang adil bagi anggota maupun masyarakat.
“Fungsi dari Kopdes Merah Putih adalah sebagai salah satu instrumen distribusi yang tepat sasaran," tambah Ahmad Zabadi.
Gaji PPPK Pendamping Koperasi Desa Merah Putih
Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) RI membuka rekrutmen pendamping Koperasi (Kopdes)Merah Putih seluruh wilayah Indonesia, termasuk Nusa Tenggara Barat (NTB).
Kemenkop membuka lowongan PPPK Pendamping Kopdes sebanyak 116 orang, dengan gaji fantastis mencapai Rp 7,5 juta per orang setiap bulan.
PPPK Pendamping akan direkrut khusus untuk mendampingi koperasi di kabupaten/kota se NTB.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB, Ahmad Masyhuri mengungkapkan, satu orang PPPK Pendamping nantinya akan bertugas mendampingi 10 hingga 11 koperasi.
Dan seluruh proses rekrutmen PPPK Pendamping akan dilaksanakan langsung oleh pemerintah pusat, dengan kontrak tiga bulan.
“Nanti direkrut oleh Kementerian, tapi calon PPPK Pendamping semua dari daerah. Kontraknya tiga bulan, dan setiap pendamping akan membawahi 10 sampai 11 Kopdes,” ungkap Ahmad Masyhuri.
Ahmad Masyhuri juga menegaskan jika Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak diperkenankan untuk ikut mendaftar.
Sementara itu, rekrutmen dibuka secara terbuka bagi masyarakat umum dan seleksi akan dilakukan langsung oleh Kemenkop. Dan pemerintah daerah hanya berperan sebagai corong publikasi untuk lowongan PPPK Pendamping ini ke masyarakat.
“Proses seleksinya langsung dari pusat. Perkiraan rekrutmen akan dibuka pertengahan September ini. Hanya saja, syarat untuk mendaftar masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat,” ujar Ahmad Masyhuri.
Ahmad Masyhuri juga memastikan jika anggaran untuk gaji pendamping sudah tersedia.
“Kalau gaji sudah ada uangnya, sudah diberikan juga rinciannya. Cuma syarat belum, nanti diumumkan secara fair. Tidak ada yang kita sembunyikan,” tambahnya.
Kopdes Merah Putih telah disiapkan untuk mengelola setidaknya tujuh bidang usaha, mulai dari kemitraan dengan Bulog, Pertamina, hingga distribusi pupuk dan layanan perbankan. Namun, jumlah unit usaha dapat dikembangkan lebih banyak sesuai potensi desa masing-masing.
Selain rekrutmen pendamping, pemerintah pusat juga menyiapkan anggaran sebesar Rp 9,5 miliar untuk kegiatan pelatihan pengurus Kopdes Merah Putih di NTB.
Pelatihan direncanakan berlangsung pada September-Oktober 2025 dan dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota. Dan masing-masing koperasi akan mengirimkan satu ketua dan dua pengurus, termasuk wakil ketua.
Pelatihan akan berlangsung selama tiga hari, dengan materi seputar pemberdayaan koperasi, manajemen usaha, hingga penguatan kelembagaan.
“Materi detailnya belum dikirim, tapi temanya pasti tidak jauh dari upaya pemberdayaan koperasi merah putih. Meskipun tidak semua Kopdes di NTB sudah beroperasi, sebagian besar sudah siap. Tinggal menunggu pelaksanaan,” jelas Ahmad Masyhuri.
Editor : Siti Aeny Maryam