LombokPost - Pemprov NTB tengah bersiap menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni tahun 2026. “Proses perencanaan sudah berjalan,” terang Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB Iswandi, Senin (6/10).
Bappeda NTB telah merampungkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 dan saat ini tengah menunggu hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Di saat yang sama, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tengah melakukan penghitungan kemampuan fiskal daerah untuk menyusun dokumen awal Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
“Bappeda sudah menyelesaikan RKPD 2026. Kini tinggal menunggu hasil evaluasi Kemendagri. TAPD juga sedang menghitung kemampuan anggaran. Rapat TAPD sebenarnya dijadwalkan mulai hari ini (Senin 6/10, Red), tetapi ada penjadwalan ulang,” jelasnya.
Di samping itu, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB juga telah mengajukan rencana target pendapatan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Ia sendiri tidak bisa menjabarkan gambarannya dalam bentuk angka, namun semua informasi itu akan menjadi bahan pembahasan dalam rapat-rapat anggaran selanjutnya. “Bappenda sudah mengajukan rencana target pendapatan ke TAPD dan akan dibahas lebih lanjut,” kata dia.
Lebih lanjut, Iswandi mengonfirmasi di penyusunan APBD murni 2026, juga akan menyesuaikan dengan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) lingkup Pemprov NTB, yang telah diundangkan melalui Perda.
Beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan mengalami perubahan nomenklatur, penggabungan, hingga perampingan fungsi. “Perda SOTK sudah diundangkan, jadi KUA nantinya dirancang mengacu pada struktur organisasi baru,” ujarnya.
Namun saat ini Bappeda masih menunggu Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai regulasi turunan yang mengatur lebih teknis dari Perda tersebut.
“Kami masih menunggu, sekarang dalam proses evaluasi di Kemendagri,” katanya.
Meski demikian, Pemprov NTB tetap menargetkan dokumen KUA-PPAS bisa rampung pada Oktober ini, sesuai jadwal perencanaan yang ditetapkan. “Insya Allah kami targetnya bisa selesai bulan ini,” kata Iswandi.
Diakuinya, Pemprov NTB harus bersiap menghadapi tantangan baru dalam penyusunan APBD 2026, yakni penurunan signifikan dana transfer dari pemerintah pusat.
“Informasi yang sudah kami terima, dana transfer tahun 2026 mengalami penurunan cukup besar,” ujarnya.
Bappeda berharap ada potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bisa dioptimalkan untuk menutup kekurangan tersebut. Bagaimana pun, dinamika kondisi fiskal, jelas akan berpengaruh terhadap penyesuaian realisasi berbagai macam program strategis daerah.
Iswandi menyebut hal itu akan menjadi salah satu pokok bahasan dalam rapat TAPD mendatang. “Nanti akan dibahas dalam rapat TAPD. Kita tunggu dulu hasil penghitungan dan arahan dari TAPD untuk penyesuaian program ke depan,” tandasnya.
Editor : Jelo Sangaji