LombokPost - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB memperkuat arah pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berkeadilan di Bumi Gora. Untuk itu DPMPTSP NTB menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi NTB, Kamis (16/10).
Rakor dipimpin langsung Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, didampingi Pj Sekda NTB Lalu Mohammad Faozal, Kepala DPMPTSP NTB Irnadi Kusuma, para bupati dan wali kota se-NTB, serta perwakilan dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB.
“Rapat ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta mencari solusi atas berbagai kendala yang masih menghambat laju investasi di wilayah NTB,” terang Kepala DPMPTSP NTB Irnadi Kusuma.
Kendati demikian, Irnadi juga mengungkapkan berbagai hambatan masih mengganggu proses percepatan investasi di sejumlah daerah. “Ada beberapa permasalahan utama yang kami identifikasi,” tandasnya.
Status kawasan konservasi di Gili Trawangan yang mempersulit proses perizinan berusaha. Keterbatasan infrastruktur dasar, seperti jalan, air bersih, dan listrik.
Kemudian Tumpang tindih regulasi antara pemerintah daerah.
Gangguan sosial dan penguasaan lahan ilegal oleh oknum masyarakat. Hingga, ketidakpastian batas wilayah administratif antar kabupaten/kota. “Ini harus menjadi atensi bersama,” pungkasnya.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal juga mengidentifikasi tiga isu utama yang selama ini menjadi penghambat investasi, yaitu, kepastian hukum, terutama terkait status lahan. Kesiapan sosial masyarakat, termasuk potensi konflik sosial. Perizinan, yang sepenuhnya berada di bawah kendali pemerintah daerah.
Menurutnya, dari ketiga isu tersebut, aspek perizinan adalah yang paling bisa dikendalikan secara langsung oleh pemerintah daerah. Karenanya, ia mendorong seluruh pemangku kebijakan di tingkat lokal agar lebih proaktif dan responsif dalam menyederhanakan proses perizinan.
“Kalau kita mau melakukan percepatan investasi, maka kita harus memaksimalkan peran di isu perizinan. Kita yang harus melakukan percepatan. Salah satu caranya adalah dengan proaktif dan jemput bola,” ujar Iqbal.
Gubernur juga menekankan pentingnya pembangunan ekosistem investasi yang kondusif. Ia mengingatkan pemerintah daerah agar tidak hanya fokus pada penyediaan izin, tetapi juga menyiapkan infrastruktur dasar seperti jalan, pengelolaan sampah, dan air bersih.
Hal ini penting agar investor merasa nyaman dan yakin menanamkan modalnya di NTB. Tak kalah penting, gubernur mengingatkan agar semua investor baik lokal, nasional, maupun asing, diberikan perlakuan setara, guna menjaga iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan di wilayah NTB.
Rapat koordinasi ini menjadi momentum penting bagi Pemerintah Provinsi NTB untuk menyamakan langkah dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan inklusif, dengan menempatkan investasi sebagai penggerak utama.
Dengan penekanan pada sektor-sektor strategis yang berdampak langsung bagi masyarakat, NTB berkomitmen untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Arah Investasi NTB
Gubernur Iqbal menegaskan pentingnya mengarahkan fokus pembangunan investasi pada sektor-sektor non-tambang yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia menyebutkan sektor seperti pertanian, kelautan, perikanan, agroforestri, hilirisasi, serta pariwisata memiliki efek yang lebih nyata terhadap daya beli masyarakat dibandingkan sektor pertambangan.
“Investasi di sektor tambang itu dampaknya terhadap daya beli masyarakat tidak terlalu besar. Tapi beda dengan sektor pertanian dan pariwisata, dampaknya riil terhadap daya beli,” jelasnya.
Meski begitu, ia tidak menampik bahwa sektor pertambangan tetap penting bagi pembangunan daerah. Namun, menurutnya, pemerintah daerah harus memberikan porsi perhatian lebih besar terhadap sektor yang bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, terutama dalam konteks mewujudkan visi NTB Makmur Mendunia.
Aspirasi Kepala Daerah
Dalam rakor tersebut, sejumlah kepala daerah menyampaikan kondisi terkini serta berbagai hambatan yang masih menghambat realisasi investasi di wilayah masing-masing.
Dari Lombok Tengah, muncul sorotan terhadap kebutuhan investasi di sektor pariwisata, kelistrikan, dan perdagangan.
Namun, tantangan yang dihadapi cukup kompleks, mulai dari persoalan lahan, birokrasi perizinan, hingga infrastruktur yang belum memadai dan keterbatasan tenaga kerja terampil.
Sementara itu, Sumbawa menghadapi kendala akibat kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dari Kementerian Pertanian yang dinilai membatasi ruang pengembangan lahan investasi.
Selain itu, kondisi infrastruktur jalan dan pelabuhan juga belum sepenuhnya mendukung.
Lain halnya dengan Dompu yang lebih menyoroti kurangnya investasi di sektor pengolahan hasil bumi. Di kesempatan itu, pemerintah daerah juga mengangkat isu penanganan tambang rakyat ilegal yang belum tertangani secara menyeluruh.
Lombok Utara menghadapi tantangan serius terkait status kawasan konservasi di wilayah Gili Tramena. Masalah keterbatasan air bersih di kawasan wisata juga menjadi perhatian. Meski demikian, daerah ini tengah mendorong peluang investasi baru, seperti pengembangan ekspor Virgin Coconut Oil (VCO) serta proyek strategis Global Hub Bandar Kayangan.
RTRW dan Kepastian Lahan
Merespons berbagai masukan tersebut, Gubernur Iqbal menegaskan pentingnya percepatan penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta penguatan kepastian hukum atas lahan, terutama yang berstatus Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB).
Ia menilai, kepastian lahan merupakan faktor penting dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan kompetitif. “Kita harus memberikan perlakuan yang sama kepada semua investor baik asing, nasional, maupun lokal. Pemerintah daerah perlu menyiapkan kawasan industri yang benar-benar siap investasi,” tegasnya.
Untuk itu, ia mendorong agar segera dilakukan rapat khusus bersama Bappeda dan Kementerian ATR/BPN guna membahas penyelesaian status lahan telantar dan percepatan revisi tata ruang.
Editor : Jelo Sangaji