LombokPost - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus memperkuat pembangunan ekonomi masyarakat pesisir lewat Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
Program strategis nasional ini hadir sebagai upaya terpadu, dalam menyediakan berbagai fasilitas dan dukungan yang dibutuhkan nelayan, agar mampu meningkatkan produktivitas sekaligus beradaptasi dengan tantangan perubahan iklim dan dinamika pasar perikanan.
Di NTB pembangunan fisik program KNMP tengah berjalan di tiga lokasi utama, yakni Pulau Bungin di Kabupaten Sumbawa, Desa Ekas Buana di Lombok Timur, dan Desa Bilelando di Lombok Tengah.
“Ketiganya memiliki potensi besar dalam sektor perikanan tangkap serta kebutuhan mendesak untuk memperkuat infrastruktur yang dapat menunjang ekonomi masyarakat pesisir,” jelas Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan.
Setiap lokasi penerima program ini mendapatkan pembiayaan rata-rata lebih dari Rp 20 miliar yang bersumber dari APBN. Dana tersebut digunakan untuk membangun sarana dan prasarana penting seperti dermaga, gudang beku, pabrik es, kantor pengelola, dan fasilitas pendukung lainnya yang dapat menunjang kegiatan penangkapan, pengolahan, dan distribusi hasil laut.
Sebagai bagian dari pengawasan dan dukungan terhadap pelaksanaan program pemerintah di bidang kelautan dan perikanan, khususnya pembangunan kawasan pesisir, Johan telah melakukan kunjungan langsung ke Pulau Bungin pada Rabu (13/10).
Johan Rosihan didampingi oleh Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa dari Daerah Pemilihan 4, Andi Mappelapui, Dinas Perikanan Kabupaten Sumbawa, serta epala Desa Bungin.
“Kami meninjau berbagai titik pembangunan infrastruktur yang sedang dilaksanakan,” ujar Politisi PKS asal Dapil NTB 1 Pulau Sumbawa tersebut.
Seperti perluasan dermaga untuk memudahkan aktivitas bongkar muat hasil tangkapan, pembangunan gudang beku dan pabrik es guna menjaga kualitas hasil laut, serta pembangunan kantor pengelola yang menjadi pusat koordinasi kegiatan nelayan.
Melalui program ini, nelayan di Pulau Bungin akan memiliki fasilitas yang jauh lebih memadai, untuk mendukung seluruh rangkaian kegiatan mulai dari penangkapan, pengolahan, hingga distribusi hasil laut mereka.
Komisi IV DPR RI tidak hanya mendorong pembangunan infrastruktur fisik saja, tetapi juga memperhatikan aspek penting lainnya yaitu penguatan rantai nilai pascapanen.
Menurutnya, pembangunan fasilitas pendukung seperti pabrik es dan gudang beku memiliki peran krusial untuk menjaga mutu hasil tangkapan nelayan, sehingga nilai ekonominya dapat meningkat dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat pesisir.
“Infrastruktur tersebut sangat penting agar hasil laut yang ditangkap nelayan dapat tersimpan dalam kondisi optimal dan tidak cepat rusak,” tegas Johan.
Dengan kualitas yang terjaga, produk perikanan bisa bersaing lebih baik di pasar dan memberi nilai tambah ekonomi yang signifikan bagi para nelayan.
Komitmen untuk mengawal proses perencanaan, pendanaan, serta pelaksanaan program secara menyeluruh juga ditegaskan agar seluruh tahapan dapat berjalan tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pesisir.
“Insya Allah saya akan terus mengawal program ini agar dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak positif nyata bagi para nelayan di Pulau Bungin,” kata dia.
Ia berharap seluruh tahapannya bisa segera selesai dan program ini menjadi model pengembangan desa nelayan yang sukses di NTB.
“Pulau Bungin sendiri memiliki posisi strategis dan nilai historis sebagai salah satu komunitas nelayan yang padat penduduk dan produktif di Kabupaten Sumbawa,” tegasnya.
Selain fokus pada tinjauan progres fisik pembangunan, dirinya juga berdiskusi bersama Dinas Perikanan Kabupaten Sumbawa, terkait rencana pengembangan kawasan pesisir lainnya di Pulau Sumbawa yang berpotensi untuk diusulkan menjadi lokasi penerima program Kampung Nelayan Merah Putih selanjutnya.
Sebelumnya, Muslim selaku kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) NTB mengatakan proses pembangunan ditargetkan rampung pada Desember tahun ini, sebagai bagian dari upaya untuk mempermudah akses masyarakat dalam memperkuat kapasitas serta memastikan pelayanan terhadap kegiatan usaha nelayan.
Editor : Kimda Farida