LombokPost - Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda NTB sebelumnya telah mengumumkan, sebanyak 12 proyek Pemprov NTB gagal lelang di tahun ini. Total anggarannya mencapai Rp 20 miliar.
Namun, Pj Sekda NTB Lalu Mohammad Faozal mengklarifikasi. Ia menyebut, hanya tiga proyek pemprov yang gagal lelang tahun ini. “Bukan 12 proyek, setelah kita sisir lagi, hanya tiga yang gagal lelang tahun ini,” tegasnya, Kamis (23/10).
Nilainya mencapai belasan miliar rupiah. Rinciannya, di RSUD NTB ada paket pembangunan gedung Bunker Kedokteran Nuklir, pagu anggaran Rp 10 miliar.
Ada di RS Mandalika, paket belanja modal fasilitas umum fisik penataan landscape, pagu anggaran Rp 5,2 miliar. Serta di Dinas PUPR NTB, ada paket amdal Bypass Port to Port Segment – Sengkol dengan Pagu Rp 1 miliar yang gagal tender.
Faozal menyebut kendala teknis dan keterbatasan waktu membuat ketiga kegiatan tersebut, tidak memungkinkan untuk dilanjutkan tahun ini, sehingga proses tendernya tidak diteruskan.
“Kalau yang tiga itu memang praktis karena ada kendala teknis,” jelas pria yang juga Asisten II Setda NTB ini.
Terkait pagu anggaran dari tiga proyek yang gagal lelang, apakah berpotensi menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa), Faozal menegaskan hal tersebut belum dapat dipastikan saat ini.
Pasalnya, proses belanja masih berjalan dan belum selesai. Baru setelah tahun anggaran berakhir, akan dapat diketahui secara pasti apakah anggaran tersebut akan menjadi Silpa atau tidak.
“Kita belum selesai belanja, kalau tahun anggaran sudah selesai baru kita lihat apakah itu Silpa atau tidak,” sambungnya.
Sementara itu, sembilan proyek yang sebelumnya dikatakan gagal lelang, ternyata tidak demikian. Faozal turut mengklarifikasi, bahwa proyek-proyek tersebut tetap berlanjut dan telah disesuaikan penganggarannya melalui APBD Perubahan.
Seperti di DP3AP2KB NTB, ada paket belanja modal bangunan gedung kantor. Kemudian di Dinas PUPR, paket pengawasan teknis long segment ruas jalan Parampuan – Kebon Ayu – Lembar merupakan DAK penugasan tematik kawasan produksi pangan Nasional, dan paket jasa konsultasi pengawasan rehabilitasi rumah dinas Kejati.
Berikutnya di Dinas Perkim NTB, ada paket identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan di Pulau Sumbawa, dan paket pendataan rumah sewa miliki masyarakat, rumah susun dan rumah khusus di Pulau Lombok, serta paket-paket lainnya yang akan tetap dikerjakan, di akhir tahun ini.
“Tidak gagal lelang, tetapi itu sudah disesuaikan belanjanya di APBD Perubahan, ini tetap kita jalankan,” tandasnya.
Editor : Siti Aeny Maryam