LombokPost - Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Peduli (GARAP) NTB menggeruduk Kantor Gubernur NTB, pada Rabu lalu (29/10).
Mereka mendesak Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan krisis air bersih yang melanda kawasan wisata Gili Meno, Kabupaten Lombok Utara.
Ketua Asosiasi General Manager Hotel dan Vila Indonesia (IHGMA) NTB Lalu Kusnawan menilai, pemerintah seharusnya lebih peka dan tanggap dalam mencari solusi, tanpa harus menunggu aksi protes dari masyarakat atau pelaku usaha.
“Tidak perlu ada demo seharusnya gitu loh. Ya masa harus demo dulu baru didengar, harus lebih sensiitif, yuk pemerintah lebih peka,” tegasnya.
Persoalan krisis air bersih di Gili Meno sebenarnya bukan masalah baru.
Ia menegaskan, kondisi tersebut telah berlangsung lama dan sudah berulang kali disuarakan kepada pemerintah, namun hingga kini belum ada penanganan yang signifikan.
“Jadi begini, ini kan sudah lama saya suarakan. Mulai dari saat-saat krisis air tahun lalu, bahkan dua tahun malah. Jadi kalau bicara satu tahun lebih yang di Gili Meno, itu sebenarnya krisis air sudah hampir dua tahun,” ujarnya.
Ia menilai krisis air bersih di Gili Meno sudah seharusnya ditetapkan sebagai status darurat air bersih.
Karena itu, Kusnawan mendesak pemerintah menyiapkan contingency plan atau langkah darurat menghadapi kondisi ini.
“Kalau dari sisi logika, masa sudah setahun lebih tapi belum juga ditetapkan darurat air bersih? Ini kebutuhan pokok. Tidak mungkin destinasi pariwisata internasional kekurangan suplai air,” kata Kusnawan.
Pemerintah disarankan jangan hanya fokus menarik pajak dan retribusi, dari pelaku usaha pariwisata dan masyarakat.
Namun, hingga kini belum mendapatkan perhatian yang sepadan terkait kebutuhan dasar.
“Coba kita pikir, adakah relaksasi pajak atau retribusi yang diberikan kepada teman-teman di Gili Meno? Sementara kewajiban mereka tetap berjalan,” ujarnya.
Selain menerima hak, pemerintah memiliki kewajiban yang mesti dijalankan, yakni memastikan pelaku usaha pariwisata mendapatkan pelayanan yang baik.
“Kan harusnya simbiosis mutualisme,” imbuhnya.
Di situasi seperti ini, pemerintah juga jangan saling melempar tanggung jawab, dengan alasan urusan kewenangan.
Sebaiknya, Pemprov NTB dan Pemkab Lombok Utara segera duduk bersama mencari solusi konkret.
“Ini kan kasus yang terjadi di wilayah NTB. Jangan hanya bilang kewenangannya bukan di provinsi. Harusnya pemerintah segera memanggil bupati, duduk bersama, cari jalan keluar,” kata dia.
Krisis air tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat dan pelaku usaha, tetapi juga berpotensi merusak iklim investasi di sektor pariwisata NTB, serta berdampak pada menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kalau dibiarkan, bisa berdampak pada kehilangan PAD dan turunnya kepercayaan investor,” tandasnya.
Sebelumnya, Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar mengklaim pemda tidak pernah berniat menghentikan layanan air bersih di kawasan tiga Gili.
Dia bahkan memastikan distribusi air tetap berjalan.
“Pemerintah memastikan tidak terjadi zero service atau penghentian layanan," ujarnya.
Editor : Kimda Farida