LombokPost - Pemprov NTB menegaskan komitmen dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, bagi seluruh pekerja di daerah ini.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya menuju target Universal Coverage Jamsostek (UCJ) sebesar 99,5 persen pada tahun 2045.
“Ini merupakan langkah nyata pemerintah daerah dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk memperluas cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, baik pada sektor formal maupun informal,” jelas Plt Kepala Disnakertrans NTB Muslim.
Ia mengungkapkan per September 2025, tercatat sebanyak 57.196 pekerja di NTB telah terlindungi melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan yang sebagian dibiayai dari APBD provinsi maupun kabupaten/kota.
“Pemerintah daerah terus berupaya mendekati target kepesertaan tahun 2025 sebesar 62,22 persen,” ujarnya.
Kelompok pekerja informal, seperti nelayan, petani, dan pelaku UMKM, masih menjadi fokus utama perluasan perlindungan. Kelompok ini tergolong pekerja rentan dengan risiko kerja yang tinggi.
“Banyak nelayan kita yang tetap melaut meski dalam kondisi cuaca ekstrem demi memenuhi kebutuhan keluarga. Pemerintah harus hadir untuk memberi perlindungan bagi mereka,” tegas pria yang juga kepala Dislutkan NTB tersebut.
Muslim menilai manfaat program BPJS Ketenagakerjaan sangat besar bagi masyarakat, mencakup perlindungan kecelakaan kerja, santunan kematian, beasiswa pendidikan anak, hingga jaminan hari tua.
“Ini adalah bentuk nyata kehadiran negara untuk memberi kepastian bagi pekerja dan keluarganya,” jelasnya.
Ia turut menyampaikan sejumlah arah kebijakan lanjutan untuk mendukung perluasan perlindungan sosial ketenagakerjaan, di antaranya, integrasi program jaminan sosial ke dalam dokumen perencanaan daerah mencakup RPJMD, RPJPD, dan RKPD.
Pengalokasian anggaran hibah bagi pekerja non-ASN dan pekerja rentan. Penguatan pengawasan kepatuhan badan usaha melalui regulasi daerah.
Selain itu, sinergi lintas perangkat daerah dengan BPJS Ketenagakerjaan akan diperkuat dalam hal verifikasi data dan pengawasan di lapangan. “Kita ingin agar seluruh pemangku kepentingan memiliki komitmen bersama untuk memperluas jangkauan perlindungan ini secara berkelanjutan,” pungkasnya.
Asisten III Setda NTB Eva Dewiyani menegaskan Pemprov NTB berkomitmen penuh untuk mewujudkan perlindungan ketenagakerjaan yang menyeluruh dan berkeadilan.
“Kita akan memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung terwujudnya Universal Coverage di bidang jaminan sosial ketenagakerjaan ini,” ujarnya. (yun)
Editor : Jelo Sangaji