LombokPost – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) secara masif meneguhkan komitmennya untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG), menegaskan bahwa program ini jauh melampaui sekadar agenda pemenuhan gizi.
MBG kini menjelma menjadi motor penggerak ekonomi rakyat dan gerakan sosial yang menjaga masa depan generasi penerus bangsa.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa program ini bukan sekadar agenda memberi makan, melainkan gerakan sosial-ekonomi yang bermartabat, berkelanjutan, dan memuliakan rakyat.
“MBG bukan hanya soal memberi makan, tetapi memastikan makanan itu aman, bergizi, dan memuliakan kehidupan rakyat. Karena di setiap piring yang kita sajikan, ada masa depan anak-anak NTB yang sedang kita jaga,” tegas Gubernur Iqbal di Mataram.
Dampak Ekonomi Meluas: 17.434 Warga dan 1.391 Supplier Lokal Terserap!
Hingga 1 November 2025, program MBG menunjukkan kemajuan yang sangat menggembirakan. Selain fokus utama pada gizi anak, program ini secara eksplisit menciptakan lapangan kerja dan memperkuat ekonomi lokal.
Secara statistik, MBG telah menjadi 'pabrik' pencipta lapangan kerja dengan menyerap total 17.434 tenaga kerja lokal.
17.434 Tenaga Kerja Lokal Terserap: Rata-rata setiap dapur (SPPG) melibatkan 35–40 pekerja, di mana sebagian besar adalah perempuan dan pelaku UMKM lokal.
1.391 Supplier Lokal Terlibat: Rantai pasok MBG didukung penuh oleh pelaku ekonomi akar rumput, meliputi 738 UMKM, 46 koperasi, 6 BUMDes, dan 601 supplier lainnya.
“MBG bukan hanya memberi makan anak-anak NTB, tapi juga memberi penghidupan bagi ribuan keluarga di seluruh kabupaten/kota,” ujar Gubernur Iqbal.
Cakupan Program dan Jaminan Mutu Pangan
Sebanyak 1.236.270 jiwa atau 66,8 persen dari total target 1,85 juta penerima manfaat telah terlayani secara aktif. Penerima manfaat mencakup balita, siswa PAUD hingga SMA/SMK sederajat, ibu menyusui, dan ibu hamil, yang tersebar merata di seluruh kabupaten/kota.
“Lebih dari dua pertiga target penerima manfaat telah terlayani secara aktif. Ini menunjukkan sinergi yang baik antara semua pihak,” ujar gubernur.
Saat ini, sudah 409 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau 'dapur MBG' yang beroperasi aktif. Untuk menjamin kualitas, Pemprov NTB memberlakukan standar yang sangat ketat:
Sertifikasi Masif: Sebanyak 361 SPPG (88,3 persen) telah mengajukan Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Pelatihan Keamanan Pangan: Hingga kini, 14.386 penjamah pangan telah menerima pelatihan standar nasional.
Gubernur Iqbal secara khusus menyoroti pentingnya keamanan pangan dan air:
“Kami memastikan setiap dapur MBG tidak hanya memenuhi standar fisik, tetapi juga aman secara menyeluruh, mulai dari sumber air, bahan baku, hingga penyajian,” ujarnya. “Air minum adalah komponen vital dalam keamanan pangan. Semua depot pemasok MBG wajib memastikan kualitas airnya benar-benar aman. Kesehatan anak-anak adalah prioritas yang tidak bisa ditawar,” tegasnya.
Program MBG NTB kini menjadi model gerakan sosial-ekonomi rakyat yang berkelanjutan, dengan fokus ke depan pada penyelesaian sertifikasi, perluasan jangkauan ke wilayah terpencil, dan penguatan pengawasan.
“Program MBG adalah wujud nyata kehadiran negara di tengah rakyat. Kita tidak sekadar memberi makan, tapi memastikan setiap piring yang tersaji membawa gizi, harapan, dan kemuliaan bagi masa depan NTB,” kata Gubernur Iqbal menutup pernyataannya.
PROGRAM MBG DI NTB
-Penerima manfaat
1.236.270 (66,8 persen) dari target 1,85 juta
-Jumlah dapur MBG
409 SPPG (402 SPPG swasta dan masyarakat, 4 SPPG ponpes, 2 SPPG Polri, 1 SPPG di TNI AU, dan 84 SPPG sedang proses).
-Tenaga kerja
17.434 (tiap dapur MBG libatkan 35–40 pekerja lokal)
-Supplier: 1.391 supplier (738 UMKM, 46 koperasi, 6 BUMDes, dan 601 supplier lain)
Standar mutu dan keamanan pangan 409 dapur aktif
- 361 SPPG (88,3%) telah ajukan SLHS
- 279 (68,2%) bersertifikat
- 301 (73,6%) jalani IKL
- 233 (56,9%) laik operasi dan gizi
- 299 (73,1%) uji lab pangan
- 306 (74,8%) ikut latihan keamanan pangan
- 14.386 penjamah dapat pelatihan (lil/r3)
Editor : Marthadi