LombokPost - Pemprov NTB resmi menggulirkan Program Unggulan Desa Berdaya, sebagai langkah strategis untuk mewujudkan pembangunan dari desa dan mempercepat pencapaian Triple Agenda NTB Makmur Mendunia, yakni pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, serta pengembangan pariwisata berkelas dunia.
Kepala Bappeda NTB Iswandi menjelaskan Desa Berdaya merupakan Program Unggulan Kedua (PU2) dari sepuluh program prioritas pembangunan NTB 2025–2029 yang selaras dengan RPJPN 2025–2045, RPJMN 2025–2029.
“Program ini mendukung Prioritas Nasional ke 6 yakni membangun dari desa dan dari bawah,” tegasnya.
Di samping itu, Program Desa Berdaya menjadi penegasan komitmen NTB, untuk tampil sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi kawasan Bali–Nusa Tenggara (Nusra) dengan target pertumbuhan ekonomi rata-rata 8,4 persen selama lima tahun mendatang.
“Program Desa Berdaya adalah wujud nyata pembangunan inklusif dan kolaboratif yang berangkat dari desa. Melalui desa, kita ingin mempercepat penurunan kemiskinan, memperkuat ketahanan pangan, serta mendorong pariwisata berkualitas dan berkelanjutan,” bebernya.
Berdasarkan data BPS 2024, tingkat kemiskinan di NTB masih berada di atas 10 persen, pemprov menargetkan penurunan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2029.
Sementara itu, Indeks Desa Membangun (IDM) menunjukkan hanya 37,61 persen desa berstatus mandiri, 42,41 persen maju, dan 19,98 persen berkembang.
Sehingga desa Desa Berdaya, pemprov turut menargetkan peningkatan status desa secara signifikan dalam lima tahun ke depan. Iswandi mengatakan program ini dijalankan melalui dua pendekatan.
Desa Berdaya Transformatif. Ini fokus pada 106 desa miskin ekstrem dengan total 16.876 kepala keluarga atau 44.013 jiwa.
“Tahap pertama akan diterapkan pada 40 desa/kelurahan di 10 kabupaten/kota, mencakup desa pesisir, urban, dan wilayah lingkar hutan,” ujarnya.
Rinciannya, Kelurahan Jatibaru dan Ntobo di Kota Bima.
Desa Telaga Bertong dan Seteluk Tengah di Sumbawa Barat, Desa Senaru, Malaka, Gumantar, Bayan dan Sigar Penjalin di Lombok Utara.
Kelurahan Jempong Baru, Mandalika, Pagutan Timur dan Bintaro di Kota Mataram, Desa Pada Suka, Labuan Aji, Motong dan Lape di Sumbawa.
Desa Tetebatu, Pringgabaya Utara, Sakra, Pijot, Sembalun Bumbung, Pesanggrahan, dan Lendang Nangka Utara di Lombok Timur. Kemudian, di Kabupaten Dompu ada Desa Sori Tatangga dan Saneo.
Desa Buwun Mas, Taman Ayu, Batu Mekar, Batu Putih, dan Mekar Sari di Lombok Barat.
Selanjutnya di Lombok Tengah, Desa Barabali, Banyu Urip, Bangket Parak, Pemepek, Ungga, Kelebuh dan Mangkung. Terakhir, Desa Nipa dan Mbawa di Bima.
Pendekatan graduasi digunakan, untuk membantu rumah tangga miskin keluar dari kemiskinan melalui intervensi terukur dan berbasis bukti.
Berikutnya, Desa Berdaya Tematik. Mencakup seluruh 1.166 desa dan kelurahan di NTB, dengan prioritas pada 336 desa miskin absolut.
Fokusnya adalah pengembangan potensi unggulan desa seperti pertanian, peternakan, pariwisata, energi terbarukan, serta ekonomi kreatif melalui kolaborasi lintas sektor dan inovasi komunitas.
Iswandi menegaskan keberhasilan program sangat bergantung pada kerja bersama lintas pemerintah dan mitra pembangunan, baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, maupun desa.
Struktur pelaksanaan mencakup tim dari tingkat provinsi hingga desa, pendamping, serta dukungan mitra nasional dan internasional.
“Melalui Desa Berdaya, kita ingin memastikan pembangunan tidak berhenti di kota. Semua agenda kewilayahan akan dipusatkan melalui desa agar hasilnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” tandasnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) NTB Lalu Hamdi mengatakan 40 desa ditahap pertama akan diintervensi dengan target pendampingan sekitar 7.225 kepala keluarga.
Pendamping desa menjadi ujung tombak. Mereka tidak hanya mendata, tetapi juga mengedukasi dan mendampingi keluarga miskin, agar menemukan potensi usaha yang sesuai.
“Dua tahun ke depan, kami ingin keluarga miskin ekstrem benar-benar keluar dari garis kemiskinan,” tegasnya.
Editor : Kimda Farida