LombokPost - Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB menargetkan pada tahun 2029 Bumi Gora bebas dari kemiskinan ekstrem.
Target tersebut bisa dicapai dengan mensinergikan sejumlah program yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah.
Target bebas kemiskinan ekstrem tersebut siap dicapai dengan memaksimalkan program Desa Berdaya yang kini tengah digencarkan Pemprov NTB.
“Kita tergetkan tahun 2029 tidak ada lagi kemiskinan ekstrem di Provinsi NTB,” kata Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal.
Pemprov NTB, kata Gubernur Iqbal akan bekerjasama dengan seluruh stakeholders untuk memberdayakan sekitar 106 desa yang saat ini masuk daftar kemiskinan ekstrem.
“Pemerintah akan mendampingi desa-desa tersebut dengan prinsip memberdayakan bukan membuat masyarakat bergantung pada bantuan,” katanya.
Tujuan utama program Desa Berdaya adalah untuk membuat masyarakatnya terlepas dari kemiskinan ekstrem. Sehingga tak lagi masuk ke dalam daftar penerima bantuan.
“Program Desa Berdaya adalah kendaraan kita bersama untuk menyelesaikan masalah-masalah di desa," ungkapnya.
Kepala Diskominfotik NTB Yusron Hadi menjelaskan, program Desa Berdaya ini adalah sebuah inisiatif strategis yang dirancang untuk menyelesaikan berbagai persoalan desa. Sekaligus mengoptimalkan potensi dan keunggulan lokal/desa untuk pembangunan berkelanjutan.
Program Desa Berdaya hadir sebagai upaya memperkuat peran desa dalam menyusun dan melaksanakan pembangunan berbasis potensi lokal.
Dalam lima tahun ke depan, Desa Berdaya akan fokus pada tiga program prioritas. Yakni pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan destinasi wisata berkelas dunia.
Melalui program Desa Berdaya, desa diharapkan lebih mandiri secara ekonomi dengan berbasis potensi masyarakat lokal.
Desa Berdaya dikembangkan melalui dua pendekatan utama. Yakni Desa Berdaya Tematik dan Desa Berdaya Transformatif.
Pendekatan tematik mencakup sekitar 1.000 lebih desa dan kelurahan dengan fokus penguatan potensi masing-masing. Seperti pertanian, pariwisata, kesehatan, dan lingkungan.
Sedangkan pendekatan transformatif menyasar 106 desa dengan jumlah penduduk miskin ekstrem terbanyak.
Pada tahap pertama tahun 2026, sebanyak 40 desa akan diintervensi dengan target pendampingan sekitar 7.225 kepala keluarga.
Nantinya akan ada pendamping desa menjadi ujung tombak untuk mendata, mengedukasi, dan mendampingi keluarga miskin, agar menemukan potensi usaha yang sesuai.
Sementara itu, sesuai Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Pemprov NTB menjalankan tiga strategi.
Yakni meningkatkan pendapatan masyarakat, menurunkan beban pengeluaran dan meminimalkan wilayah kantong kemiskinan.
Serta mensinergikan kebijakan lintas sektor, termasuk pendataan terpadu, penguatan basis UMKM, ketahanan pangan, dan pengentasan kawasan kumuh.
Data kemiskinan ekstrem sudah dipetakan secara by name by address dan akan menjadi basis intervensi konkret dan tepat sasaran.
Data Dinas PMPD dan Dukcapil Provinsi NTB menyebutkan, berdasarkan Indeks Desa Membangun tahun 2024, NTB telah terbebas dari desa tertinggal.
Sementara itu, dari 1.145 desa dan kelurahan se NTB, sebanyak 106 desa dengan kemiskinan ekstrem. Sisanya 37,61 persen desa mandiri, 42,41 persen desa maju, dan sekitar 19,98 persen desa berkembang.
Selain Desa Berdaya, pengentasan kemiskinan ekstrem juga melibatkan Posyandu yang tersebar di setiap desa.
Sebaran Posyandu di setiap desa dan memiliki potensi yang besar dalam membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan ekstrem. Apalagi militansi ribuan kader yang sangat kuat.
Data yang dimiliki Posyandu bisa menjadi dasar pemerintah untuk menjalanlan kebijakan dan program strategisnya dalam memerangi kemiskinan di tingkat desa.
Ketua TP PKK Provinsi NTB Sinta Agathia mengatakan, saat ini sudah tersedia sistem informasi posyandu berbasis website.
Sistem ini akan menampung seluruh data posyandu yang ada di desa-desa secara real time. Berbagai permasalahan yang ada dapat diselesaikan secara lebih akurat berdasarkan data-data yang ada.
“Tugas kita adalah memantau, memonitor, dan mengevaluasi secara berkala. Dilakukan secara berjenjang. Turunkan kebijakan yang sama dari pusat ke desa-desa," jelas Bunda Sinta.
Bunda Sinta yang juga Ketua Tim Pembina Posyandu NTB menegaskan, pentingnya penguatan kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat peran Posyandu sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat.
Hingga saat ini, jumlah posyandu di NTB mencapai 7.825 dengan jumlah kader 40.000 lebih dan tersebar di setiap dusun.
Bunda Sinta optimis, keberadaan posyandu akan sangat membantu pemerintah dalam menjalankan sejumlah program dan menyelesaikan berbagai permasalahan sosial di Masyarakat, termasuk pengentasan kemiskinan. (lil/r3)
Editor : Kimda Farida