LombokPost - Menjelang momen Natal dan Tahun Baru (Nataru), Dinas Perdagangan (Disdag) NTB, memperketat pengawasan harga dan kualitas beras.
Kepala Disdag NTB Jamaluddin Malady mengatakan bersama Satuan Tugas (Satgas) Pangan, jelas akan menindak tegas oknum pengusaha beras yang tidak patuh pada aturan.
“Kalau berkaitan dengan beras oplosan, memang masih ada oknum pengusaha-pengusaha nakal,” terangnya, Kamis (20/11).
Satgas Pangan juga akan terus memastikan stok dan harga beras tetap stabil di tingkat konsumen, sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
Mengacu Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) RI Nomor 299 Tahun 2025, HET beras di wilayah NTB adalah Rp 13.500 per kg untuk beras medium, dan Rp 14.900 per kg untuk beras premium.
Jamaluddin mengakui ketika ditemukan harga beras yang melampaui HET, dilakukan oleh oknum pengusaha beras, mekanisme penindakan dilakukan secara bertahap, dimulai dengan tiga kali teguran terlebih dahulu.
“Teguran secara lisan, kemudian disusul dengan teguran tertulis. Proses ini juga disertai pembinaan karena menyangkut rakyat sendiri,” jelasnya.
Namun, bila teguran tersebut sama sekali tidak diindahkan, maka izin usaha oknum pengusaha yang melanggar dapat dicabut.
“Kalau sudah tiga kali ditegur dan disurati, baru izinnya dicabut. Setelah itu baru dilakukan penindakan tegas,” jelas mantan kepala Dinas Pariwisata (Dispar) NTB tersebut.
Jamaluddin menegaskan kondisi harga beras saat ini di NTB relatif stabil dan tidak ada kenaikan signifikan di tingkat kabupaten/kota.
“Jelang Nataru, Idul Fitri, atau perayaan lainnya, harga beras tidak boleh naik,” kata dia.
Baca Juga: Bikin Syok! Budidaya Beras Konvensional Sumbang 1,0 Gigaton Emisi Karbon Global, Ancam Krisis Iklim
Tak ketinggalan, Satgas Pangan juga mengawasi penjualan harga gabah.
Saat ini, Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah di NTB adalah Rp6.500 per kg yang telah diterapkan sejak awal tahun ini. Harga tersebut berlaku untuk gabah kering panen (GKP)
“Ini harga yang dibeli dari petani, sehingga pengusaha seharusnya tidak menjual di atas ketentuan,” ujarnya.
Tidak dipungkiri, bahwa selama pemberlakukan HPP gabah tersebut, ada kendala di lapangan.
Beberapa pengusaha masih membeli gabah di pasaran dengan harga lebih tinggi, sehingga margin keuntungan yang mereka dapatkan meningkat.
Meski demikian, pihaknya akan berupaya keras agar HPP bisa diterapkan.
“Kami akan turun ke lapangan, mengawasi harga, serta melakukan stabilisasi pangan. Insya Allah, agar stok dan harga beras dan gabah tetap stabil menjelang Nataru ini,” pungkasnya.
Editor : Kimda Farida