LombokPost - Sebagai persiapan pelaksanaan musim Haji 2026, Asosiasi Kesehatan Haji Indonesia (AKHI) wilayah NTB, menggelar Seminar Nasional Kesehatan Haji, dengan tema Update Tantangan, Peluang dan Strategi Pelaksanaan Kesehatan Haji Tahun 2026, di auditorium UIN Mataram, Minggu (23/11).
“Alhamdulillah, antusiasme peserta pada seminar tahun ini sangat tinggi,” terang Ketua panitia Seminar Nasional Kesehatan Haji 2026 Lalu M Harmain Siswanto.
Adapun target awal 300 peserta, namun tercatat 350 peserta hadir langsung di lokasi seminar, ditambah sekitar 50 peserta mengikuti secara daring.
Seminar ini diikuti oleh tenaga kesehatan dari berbagai profesi, termasuk dokter, perawat, apoteker, tenaga kesehatan lingkungan, serta anggota Persagi yang berasal dari rumah sakit, puskesmas, dan instansi kesehatan lainnya.
“Mereka semua ingin memperbarui informasi terkait proses rekrutmen dan persiapan sebagai calon petugas kesehatan haji,” jelasnya.
Peserta yang mengikuti seminar akan menerima beberapa manfaat langsung. Pertama, sertifikat resmi dari akun LMS Pelkes Mataram yang sudah terintegrasi dengan sistem.
Kedua, masing-masing peserta memperoleh 2 Satuan Kredit Profesi (SKP) dari organisasi profesinya. Manfaat ini diyakini membantu peserta memperbarui kompetensi, dan mempersiapkan diri untuk berpartisipasi secara profesional sebagai petugas kesehatan haji.
“Seminar ini tidak hanya sebagai sarana peningkatan kapasitas, tetapi juga sebagai ajang koordinasi dan pembaruan informasi yang penting bagi seluruh tenaga kesehatan yang terlibat dalam penyelenggaraan haji,” tandasnya.
Ketua AKHI NTB Periode 2025–2029 Ali Wardana menegaskan asosiasi berkomitmen meningkatkan kualitas layanan kesehatan jamaah melalui berbagai pelatihan, seminar, dan praktik teknis.
“Langkah ini dilakukan agar para tenaga kesehatan, mampu menjawab tantangan baru dalam proses pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kesehatan jamaah haji,” jelasnya.
Selain peningkatan kapasitas, AKHI juga berperan sebagai jembatan koordinasi antara pemerintah daerah, Kemenkes, Kementerian Haji dan Umrah, rumah sakit, dan puskesmas.
Menurut dia, sinergi ini sangat penting untuk menyatukan langkah sejak tahap persiapan, keberangkatan, masa pelayanan di Arab Saudi, hingga kepulangan jemaah.
Dalam bidang edukasi, AKHI aktif melakukan upaya promotif dan preventif, mulai dari pembinaan kesehatan jemaah, pemantauan penyakit berisiko tinggi, hingga penguatan perilaku hidup bersih dan sehat.
“Upaya berkelanjutan ini, terbukti membantu menurunkan risiko kesehatan jemaah pada setiap tahapan penyelenggaraan haji, mulai dari screening di puskesmas hingga pemantauan setibanya kembali di tanah air.
Tidak hanya itu, asosiasi juga berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam melakukan advokasi kebijakan. Dengan suara kolektif tenaga kesehatan, AKHI mendorong penguatan regulasi, program, dan pembiayaan layanan kesehatan haji agar semakin responsif terhadap kebutuhan daerah.
“Kami bersinergi melalui kerja lintas program dan lintas sektor. Pembinaan dan pendampingan jemaah adalah bentuk rasa syukur kami sebagai tenaga kesehatan dalam membantu pemerintah dan masyarakat,” pungkasnya.
dr Erwinsyah selaku Fasilitator Nasional Tenaga Kesehatan Haji (TKH) dan PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan mengatakan di seminar ini, turut menginformasikan mengenai pendaftaran petugas haji dilakukan langsung melalui Kementerian Haji dan Umrah secara terbuka, transparan, dan gratis.
“Calon petugas kesehatan dari berbagai profesi, seperti dokter, perawat, analis, dan gizi, dapat mendaftar melalui situs resmi kementerian,” ujarnya.
Sedangkan calon petugas non-kesehatan bisa memilih posisi seperti ketua kloter, pembimbing ibadah, administrasi, akomodasi, atau konsumsi.
Meskipun AKHI tidak terlibat langsung dalam proses rekrutmen, dr Erwinsyah menekankan peran penting asosiasi dalam membimbing calon petugas.
“AKHI menyebarkan informasi terbaru, menjelaskan prosedur pendaftaran, dan memastikan seluruh calon petugas siap mengabdi secara profesional,” ujarnya.
Pendampingan ini bertujuan agar tenaga kesehatan haji siap menjalankan tugasnya dengan aman, kompeten, dan maksimal dalam memberikan layanan bagi jamaah.
Baca Juga: Penurunan Biaya Haji Tidak Pengaruhi Kualitas Layanan, Jamaah Dapat Subsidi Rp 33,2 Juta Per Orang
Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) Kelas I Mataram dr Aulianto, menekankan pentingnya peran AKHI dalam advokasi kepada pemerintah daerah terkait persyaratan kesehatan (isthithaah) jamaah haji yang semakin ketat dari Pemerintah Arab Saudi.
“Advokasi ini penting agar jemaah kita tidak sampai dipulangkan karena tidak memenuhi persyaratan kesehatan,” ujarnya.
Ia berharap kolaborasi AKHI dapat memastikan jamaah, terutama yang lanjut usia, bisa berangkat dan menunaikan ibadah dengan aman.
Editor : Jelo Sangaji