LombokPost - Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi NTB menunjukkan kemajuan signifikan. Salah satunya terkait aspek mutu dan keamanan pangan melalui percepatan penerbitan SLHS setiap dapur MBG atau SPPG.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal juga mengapresiasi capaian program MBG di NTB. Selain tingkat kapatuhan terhadap mutu dan keamanan, jumlah masyarakat yang terlayani juga terus meningkat.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan NTB per 1 November 2025, sebanyak 85,04 persen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah resmi tersertifikasi Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Hal ini menempatkan provinsi ini sebagai salah satu yang terbaik secara nasional.
Data progres SLHS setiap kabupaten/kota juga menunjukkan angka yang menggembirakan. Tercatat per 1 November 2025, total SPPG di NTB yang melakukan pengurusan SLHS di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebanyak 381 unit.
Dari 381 unit tersebut, sebanyak 351 unit dapur MBG yang sudah beroperasi, 324 unit diantaranya sudah memiliki SHLS. Artinya tingkat kepatuhan SLHS mencapai 85,04 persen.
“Angka ini menegaskan komitmen NTB untuk menjamin keamanan pangan bagi seluruh penerima manfaat MBG,” kata Ketua Satgas MBG Provinsi NTB Ahsanul Khalik.
“Sertifikat SLHS bukan sekadar dokumen administratif, tetapi jaminan keselamatan dan kesehatan bagi anak-anak NTB,” tambahnya.
Ahsanul Khalik menjelaskan, hingga 1 November 2025, perkembangan proses sertifikasi tercatat sebanyak 327 SPPG (85,8 persen) telah menjalani Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL). Selanjutnya, 320 SPPG (84 persen) memenuhi standar laik fungsional terkait sanitasi dan higienitas.
Sebanyak 330 SPPG (86,6 persen) telah melalui uji laboratorium, dan 271 SPPG (71,1 persen) dinyatakan lulus standar kesehatan pangan.
Baca Juga: Baru 43 Dapur MBG di Lombok Timur yang Daftarkan Pekerjanya di BPJS Ketenagakerjaan
Sebanyak 11.523 penjamah pangan telah mengikuti pelatihan keamanan pangan berbasis kompetensi. Rata-rata 30–40 tenaga per dapur kini tersertifikasi pelatihan higiene dan sanitasi.
“Keamanan pangan adalah fondasi utama pelayanan MBG. Dinas Kesehatan memastikan setiap dapur memenuhi prinsip laik higiene, laik sanitasi, dan laik operasi sebelum melayani masyarakat,” katanya
Capaian Tingkat Kepatuhan
Sementara itu, Provinsi NTB terus memperkuat pemerataan capaian. Berdasarkan data Satgas MBG, kabupaten/kota dengan tingkat kepatuhan tertinggi antara lain; Kabupaten Lombok Utara (KLU) dan Kabupaten Dompu mencapai 100 persen.
Selanjutnya, kabupaten Lombok Barat 95,7 persen; Lombok Tengah 91,67 persen; Kota Mataram 87,50 persen; Lombok Timur 86,62 persen; Kota Bima 78,26 persen; Kabupaten Bima 64,29 persen; Sumbawa 46,67 persen; dan Sumbawa Barat 25 persen.
Berdasarkan data tersebut, progres program MBG di Provinsi NTB berada pada jalur yang tepat dalam penguatan sistem keamanan pangan.
Di mana tingkat kepatuhan untuk skala provinsi cukup tinggi yakni 85,04 persen. Hampir seluruh SPPG atau 93,7 persen telah mengajukan SLHS atau menandakan kesiapan kelembagaan.
“Pengawasan laboratorium dan IKL intensif sebagai langkah pencegahan risiko pangan. SDM dapur sangat kuat dan terlatih, meminimalisir kesalahan teknis dan kontaminasi,” kata Ahsanul Khalik.
Dengan capaian progres SLHS yang kuat dan meningkat pesat, Provinsi NTB menegaskan diri sebagai salah satu provinsi paling siap dan paling progresif secara nasional dalam menjalankan program MBG.
“Program MBG bukan hanya tentang memberikan makanan bergizi. Ini tentang keamanan pangan, martabat pelayanan,” tutup pria yang akran disapa Dr. Aka itu.
Progres program MBG ini merupakan hasil kolaborasi kuat antara Satgas MBG Kab/Kota yang dikoordinir Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, BGN Regional NTB, dan Mitra SPPG. (lil/r3)
Editor : Jelo Sangaji