LombokPost - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal, Gubernur Bali I Wayan Koster, dan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena, akhirnya menyepakati kerja sama Regional Bali, NTB, dan NTT (KR-BNN), dalam sebuah penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) yang berlangsung di Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, NTB Selasa (25/11).
Kesepakatan penting ini ditandatangani langsung oleh ketiga kepala daerah, menandai langkah maju dalam integrasi regional ketiga provinsi tersebut.
“Alhamdulillah, ini merupakan pertemuan kedua KR-BNN setelah pertemuan pertama yang berlangsung pada 3 November lalu di Bali,” terang Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, di hadapan awak media.
Dalam pertemuan sebelumnya di Bali, telah disepakati integrasi dalam tiga area utama: konektivitas atau perhubungan, pariwisata, dan energi, serta beberapa bentuk kerja sama lainnya.
Namun, di pertemuan kali ini di Mandalika, ketiga kepala daerah sepakat mengelaborasi berbagai jenis kerja sama yang akan dilakukan, khususnya pada lima bidang utama; mulai dari Pariwisata, Energi, Konektivitas atau Perhubungan, Perdagangan, hingga Ekspor dan Impor.
Berikutnya, ketiga kepala daerah bersepakat menegaskan komitmen untuk memprioritaskan sektor bisnis dan dunia usaha dalam kerangka kerja sama tersebut, serta menyelesaikan instrumen hukum melalui penandatanganan MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) secara bertahap.
Untuk merincikan lebih jauh, kerja sama regional dari ketiga provinsi tersebut, pertemuan lanjutan akan digelar di Labuhan Bajo, NTT, pada 22 Desember mendatang.
“Insya Allah, pertemuan berikutnya akan berlangsung pada 22 Desember di Labuan Bajo untuk penandatanganan PKS, sehingga kerja sama ini dapat resmi berjalan mulai tahun 2026,” tandas Gubernur Iqbal.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, Iswandi menegaskan, penandatanganan MoU KR-BNN merupakan implementasi strategis yang telah termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB 2025 - 2029.
Mengacu RPJMD, pembangunan sektor pariwisata di kawasan Bali dan Nusa Tenggara, ditargetkan mampu menjadi motor penggerak utama pertumbuhan wilayah.
"Syukur alhamdulillah, Gubernur Bali dan Gubernur NTT memiliki visi yang selaras dengan kita di NTB, dalam melihat potensi kolaborasi ini sebagai kunci untuk mendorong kemajuan daerah,” jelasnya.
Iswandi menjelaskan inisiatif kerja sama ini lahir dari kebutuhan mendesak ketiga wilayah, dengan potensi besar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Kerja sama ini diharapkan bisa membuka peluang di berbagai sektor. Ditanya mengenai tindak lanjut setelah penandatangan MoU, Iswandi menyatakan bahwa persiapan PKS yang mengatur teknis pelaksanaan akan segera disusun dalam waktu dekat.
Bappeda NTB segera melakukan konsolidasi dengan 10 kabupaten/kota di NTB, untuk mengidentifikasi apa saja potensi daerah yang akan diintegrasikan dengan Bali dan NTT.
“Pemda sangat jelas kami ini dalam diskusi, mengingat rencana ini mencakup berbagai potensi yang ada di daerah kita,” tegasnya.
Misalnya, di Lombok Barat dengan potensi pariwisata di Sekotong, Lombok Utara dengan tiga Gili. Sumbawa dengan wilayah Samota, begitu juga dengan kabupaten dan kota lainnya di NTB.
Dirinya memastikan, identifikasi potensi daerah tidak hanya berfokus pada sektor pariwisata. Tetapi sektor lainnya yang berkaitan erat dengan Energi, Konektivitas atau Perhubungan, Perdagangan, hingga Ekspor dan Impor.
“Ini kita lakukan sekaligus mengevaluasi kesiapan dan produktivitas setiap kabupaten/kota. Pemetaan terperinci mengenai kebutuhan masing-masing wilayah,” ujarnya.
Iswandi turut menekankan arahan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal sangat jelas, yakni menggandeng sektor bisnis sehingga menjadi garda terdepan dalam kerja sama ini.
“Pemerintah daerah bersama para pelaku usaha harus bekerja sama agar manfaatnya dapat dirasakan langsung dalam peningkatan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat," tegas Iswandi.
Sekali lagi dijelaskan, rakor dengan pemda 10 kabupaten dan kota dakan dilakukan dalam waktu dekat. Pemprov NTB menargetkan memiliki kerangka konkret dalam waktu sesegera mungkin, sehingga rancangan akhir PKS akan disajikan secara menyeluruh dan diperbarui seminggu sebelum penandatanganan PKS di Labuhan Bajo, NTT, pada 22 Desember mendatang.
Editor : Prihadi Zoldic