LombokPost – Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan kerja reses ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Rabu, 10 Desember 2025.
Kunjungan yang dipimpin oleh Dr. Andreas Hugo Pareira ini bertujuan melakukan pengawasan terhadap kinerja jajaran Pemasyarakatan, khususnya dalam menghadapi masalah kelebihan kapasitas (overcrowding) dan optimalisasi program pembinaan warga binaan.
Dalam rapat dengar pendapat, Komisi XIII DPR RI menyoroti isu klasik overcrowding Lapas dan Rutan NTB yang masih menjadi beban berat. Dr. Andreas Hugo Pareira menekankan bahwa kelebihan kapasitas ini tidak hanya mengganggu keamanan dan ketertiban, tetapi juga menghambat program pembinaan.
"Isu kelebihan kapasitas masih menjadi tantangan utama yang harus segera dicarikan solusi komprehensif. Kondisi ini... mengganggu optimalisasi program pembinaan warga binaan,” ujar Dr. Andreas Hugo Pareira.
Baca Juga: Lewat Warnapas Academy, Kanwil Ditjenpas NTB Siapkan Transformasi Pembinaan Warga Binaan
Rombongan Komisi XIII disambut langsung oleh Kepala Kanwil Ditjenpas NTB, Agung Krisna, bersama Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-NTB.
Di sisi lain, Komisi XIII memberikan apresiasi tinggi terhadap berbagai inovasi program pembinaan yang telah berjalan di NTB, seperti:
* WARNAPAS Academy.
* Pesantren di Lapas.
* Kader Relawan Bencana (Kelana).
* Program pemberdayaan untuk menghasilkan Produk UMKM Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).
Menanggapi tantangan dan apresiasi tersebut, Ka.Kanwil Agung Krisna menjelaskan bahwa pelaksanaan tugas terhambat oleh keterbatasan anggaran, Sumber Daya Manusia (SDM) petugas, serta sarana dan prasarana.
Krisna secara spesifik meminta dukungan kebijakan dari Komisi XIII, terutama untuk:
* Peningkatan SDM petugas.
* Pembangunan Lapas Narkotika di lahan hibah Pemkab Sumbawa Barat.
Di akhir kunjungan, Ketua Tim Reses Komisi XIII DPR RI menyimpulkan bahwa seluruh masukan akan dibawa ke Rapat Kerja (Raker) di Gedung Parlemen. Komisi XIII berkomitmen penuh untuk memperjuangkan dukungan kebijakan yang solutif.
Beberapa poin komitmen yang akan diperjuangkan DPR RI:
* Upaya terpadu dengan instansi penegak hukum lain untuk menekan angka overcrowding.
* Mendorong pembangunan Lapas di lahan hibah Kabupaten Sumbawa Barat.
* Mendorong peningkatan kelas di UPT Pemasyarakatan, khususnya Lapas Perempuan Kelas III Mataram dan Rutan Kelas IIB Praya.
Kunjungan kerja ini diharapkan mampu memperkuat sinergi demi terwujudnya sistem Pemasyarakatan yang lebih baik, modern, dan fokus pada reintegrasi sosial WBP.