LombokPost – Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tampil sebagai pionir dan penguat model keberhasilan pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto.
NTB membuktikan keseriusan ini dengan langkah konkret yang berfokus pada integrasi sumber daya lokal, alih-alih memulai dari nol.
Ketua MBG NTB, Ahsanul Khalik, menjelaskan MBG bukan sekadar bantuan makanan, melainkan fondasi strategi besar untuk membentuk Generasi Emas Indonesia 2045 melalui intervensi gizi, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi lokal.
Capaian Melebihi Target dan Modal Dasar Lokal
Hingga pertengahan 2025, NTB telah membentuk lebih dari 60 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Jumlah ini jauh melampaui provinsi lain, seperti Bali yang baru mencapai 16 SPPG.
Target ambisius NTB adalah membentuk 350 hingga 450 SPPG hingga tahun 2026. Keberhasilan ini didukung oleh tiga modal dasar yang dimiliki NTB.
Kekayaan Pangan Lokal: Melimpahnya produk pertanian dan perikanan, seperti beras, jagung, telur, sayuran, kelor, hingga ikan laut.
Basis Komunitas Sosial Solid: Jejaring kuat dari Posyandu, PKK, pesantren, karang taruna, dan UMKM pangan yang sudah menjadi penggerak akar rumput.
Intervensi Gizi Terstruktur: Program stunting, sekolah sehat, dan pemanfaatan dana desa untuk pemenuhan gizi sudah berjalan dan siap disinergikan dengan MBG.
Pesantren Jadi Pilot Project Pemberdayaan Gizi
Gubernur Iqbal memformulasikan pendekatan strategis yang menjadikan MBG sebagai gerakan bersama. Salah satu langkah nyata adalah rencana pembentukan 10 SPPG berbasis pondok pesantren sebagai pilot project yang didukung dana CSR BUMN.
Pesantren tidak hanya dilihat sebagai lembaga pendidikan, tetapi sebagai pusat pemberdayaan pangan dan gizi komunitas. Setiap pesantren didorong untuk memiliki dapur sehat, lahan tanam sayur organik, dan peternakan, serta terlibat dalam distribusi makanan sehat bagi santri dan masyarakat sekitar, termasuk kelompok rentan seperti ibu hamil dan balita.
Melawan Inflasi dengan Rantai Pasok Lokal
Untuk menghindari inflasi dan ketergantungan pada pasar terbuka, Gubernur Iqbal menegaskan bahwa bahan baku MBG harus disuplai dari petani dan nelayan lokal yang terorganisasi. Pemprov NTB mendorong terbentuknya kemitraan tetap antara SPPG, sekolah, pesantren, dan kelompok tani/UMKM.
Model ini dirancang untuk menjadikan MBG sebagai motor ekonomi lokal, memastikan petani dan UMKM menjadi bagian dari rantai pasok nasional. Selain itu, Pemprov NTB juga mendorong penggunaan sistem berbasis data, termasuk platform digital untuk memantau distribusi, status gizi anak, dan keterlibatan rantai pasok secara real-time, menjamin efektivitas program.
Jika dijalankan secara konsisten, MBG di NTB diprediksi akan menghasilkan dampak jangka panjang signifikan: penurunan angka stunting, pertumbuhan ekonomi lokal, dan lahirnya generasi NTB yang sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi untuk Generasi Emas 2045.
Editor : Siti Aeny Maryam