LombokPost--Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Nusa Tenggara Barat (NTB) mengukuhkan komitmennya dalam peningkatan tata kelola dan pelayanan publik hukum dengan berpartisipasi aktif dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun 2025 yang digelar oleh Sekretariat Jenderal Kemenkumham.
Kepala Kanwil Kemenkumham NTB, I Gusti Putu Milawati, hadir langsung dalam penutupan rangkaian Rakordal selama empat hari tersebut, yang dihadiri oleh seluruh jajaran pimpinan Kemenkumham pusat dan daerah.
Kehadiran ini menegaskan keselarasan strategis antara kebijakan nasional dan implementasi di tingkat daerah, serta komitmen untuk mencapai target kinerja strategis Kementerian.
Salah satu poin utama dalam rakordal kali ini adalah soft launching Super Apps Kementerian Hukum oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.
Aplikasi terintegrasi ini merupakan bagian dari agenda transformasi digital untuk menciptakan layanan yang lebih cepat, transparan,, dan efisien bagi masyarakat.
"Super Apps Kementerian Hukum adalah lompatan strategis dalam transformasi layanan publik. Ini bukan sekadar digitalisasi, tapi perubahan fundamental menuju tata kelola yang lebih akuntabel dan berorientasi pada kebutuhan pengguna. Kami menginstruksikan seluruh jajaran, termasuk Kanwil di daerah, untuk memastikan implementasi yang mulus dan disosialisasikan secara maksimal," tegas Menteri Hukum dan HAM RI dalam arahan penutupannya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Kanwil Kemenkumham NTB, I Gusti Putu Milawati, menyatakan kesiapan penuh wilayahnya dalam mendukung agenda nasional ini.
"Kami menyambut baik peluncuran Super Apps. Inisiatif ini sejalan dengan upaya kami di NTB untuk mendigitalkan dan mempermudah akses layanan hukum bagi masyarakat. Implementasinya akan kami prioritaskan sebagai bentuk komitmen peningkatan kepuasan pengguna layanan," ujarnya.
Rakordal ditutup dengan pemberian penghargaan kepada unit kerja, mitra, dan pegawai berprestasi, sekaligus menjadi momentum refleksi dan penyusunan strategi menyambut tahun 2026.
Baca Juga: Pembangunan SPPG di Wilayah 3T Dikebut, MBG Sudah Serap Anggaran Rp 52,9 Triliun
Acara ini menekankan pentingnya kolaborasi, inovasi berkelanjutan, dan komitmen kolektif dalam meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik di sektor hukum.
Editor : Kimda Farida